Jatim Newsroom - Antisipasi money politik harus benar benar dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Kabupaten penyelenggara pilkada. Peran Bawaslu dengan beberapa inovasi dalam menekan money politik cukup dinantikan.Hal ini yang dikatakan anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Safi'i saat memimpin anggota Komisi A DPRD Jatim yang melakukan monitoring persiapan pilkada di Kota Blitar, Jum'at (16/10).

 

Dalam monitoring yang dilakukan dengan kehadiran beberapa anggota Komisi A seperti Ferdian Reza Alvisa dari Fraksi Partai Gerindra, Karimullah Dahrujiadi, Siadi dari Fraksi Golkar serta Bambang Juwono, Andi Wirasadi dan Heri Setiawan dari Fraksi PDI Perjuangan, menurut Muzamil yang juga politisi partai Nasdem ini, apa yang dilakukan Bawaslu Kota Blitar dengan membentuk kampung anti money politik merupakan langkah positif dalam mencipkatakan pilkada bersih.

 

Ini katanya bisa sebagai embrio yang cukup positif didalam menekan munculnya money politik ditengah pesta Demokrasi. "Ini bisa di jadikan acuan bawaslu kota kab kain yang akan menyelenggarakan pilkada. Agar bisa menciptakan pilkada bersih dan jauh dari praktek kotor money politik," ujarnya.

 

Pria yang juga ketua Fraksi Partai Nasdem ini juga memuji langkah ASN di Pemkot Blitar yang juga telah bersepakat ikrar untuk tetap menjaga netralitasnya dalam pilkada kota Blitar 9 Desember depan. "Langkah ASN tersebut bisa menjadi bukti mereka akan menjaga netralitasnya dalam pilkada nanti," pungkasnya.

 

Senada anggota Komisi A lainnya Ferdian Reza Alvisa, juga meminta agar masyarakat juga ikut melakukan gerakan gerakan tolak money politik dalam pelaksanaan pilkada 9 Desember depan. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kediri dengan pembentukan kampung anti money politik misalnya, juga harus diikuti kesadaran masyarakat bahwa praktek money politik akan menodai demokrasi dalam pilkada.

 

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan Bawaslu dalam menghilangkan money politik. Semua masyarakat termasuk elemen yang menginginkan pilkada bersih harus bersama sama melakukan gerakan tolak money politik untuk menuju pilkada bersih," ujarnya.

 

Politisi asli kota Blitar ini juga mengatakan memang kondisi pandemi covid- 19 yang membuat terpuruknya ekonomi masyarakat serta pembatasan kampanye, menjadi peluang besar untuk money politik terjadi.

 

Namun kata Alvis sapaan akarab Ferdian Reza Alvisa, bila semua elemen yang menginginkan pilkada bersih dan bawaslu bersatu melakukan gerakan penyadaran kemasyarakat, bahwa memilih pemimpin mereka lima tahun kedepan lebih penting daripada money politk yang hanya sesaat dan menimbulkan penyesalan, maka diyakini akan membuat masyarakat untuk menolak money politik.

 

"Mari bersama kita cipatakan pilkada bersih jauh dari money politik untuk memunculkan sosok pemimpin yang bisa membawa kebaikan bagi masyarakat yang dipimpinnya lima tahun kedepan," pungkasnya.

 

Sementara itu Komisioner Bawaslu Kota Blitar, M. Ridwan mengatakan pembentukan kampung anti money politik, merupakan kesadaran sendiri dari warga kampung yang membentuk. Karena mereka kata Ridwan merasa money politik hanya menguntungkan sesaat. Money politik akan membuat pemimpin yang terpilih karena money politik, tidak akan maksimal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.

 

"Untuk itu kita dukung langkah mereka dan kita berharap kampung anti money politik yang ada akan terus tumbuh dan merata disemua wilayah Kota Blitar sebelum pilkada Kota Blitar 9 Desember nanti," ujarnya.

 

Kota Blitar sendiri lanjutnya, juga telah di motori oleh PJ Walikota Blitar, Jumadi, untuk ASN kota Blitar jaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada nanti."Bahkan dalam ikrar ASN yang dilakukan di Kantor Walikota Blitar, selain netralitas para ASN juga berikrar akan membantu mensosialisaikan ke masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan menghindari money politik dalam pilkada serentak 9 Desember depan," pungkasnya. (Pca)