Gubernur Khofifah Akan Hadiri Jatim Investment Leaders Forum and Awards 2023

Jatim Newsroom - Jelang puncak kegiatan Jatim Investment Leaders Forum and Awards_(JILFA 2023), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Budi Hanoto melakukan makan malam bersama dan diskusi terkait investasi di Jatim. Rencananya, Gubernur Jatim akan menghadiri puncak kegiatan tersebut, Kamis 2 Pebruari 2023 di Hotel JW Marriott Surabaya.

Kegiatan makan malam yang berlangsung, Rabu (1/2/2023) malam juga dihadiri sejumlah tamu diantaranya, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Ketua IWAPI Jatim Sumiati Rahmawati, Ketua Forkas Jatim M Turino Junaedy,  dan Deputi Perwakilan BI Jatim Muslimin Anwar, serta sejumlah Kepala OPD.

Mengawali sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Budi Hanoto mengatakan, tahun ini Jatim Investment Leaders Forum and Awards_(JILFA 2023) mengambil tema “Akselerasi Investasi Jawa Timur untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan tersebut berlangsung sejak tanggal 1 Pebruari dan puncaknya adalah 2 Pebruari 2023.

Dikatakannya, Di tengah kondisi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Faktanya investasi terbukti menjadi salah satu motor penggerak ekonomi terbesar di Jawa Timur.

Ketua Forkas Jatim M Turino Junaedy mengatakan, kalangan pelaku usaha menilai proses pengurusan perizinan investasi di Indonesia masih membutuhkan waktu lama, khususnya bagi perusahaan besar. Meski Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sudah diberlakukan 15 bulan dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) sejak 9 Agustus 2021, masih banyak ditemui masalah di lapangan dalam pengurusan perizinan investasi.

Sejumlah masalah itu terkait sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah, belum semua daerah terintegrasi secara online dengan OSS Berbasis Risiko di pusat, dan masalah koordinasi antar- kementerian/lembaga. Karena itu, langkah-langkah perbaikan perlu segera dilakukan agar pengurusan perizinan semakin mudah dan cepat. (jal/hjr)

 

 

 

 

 

 

#bank Indonesia