DPRD Jatim Akan Konsultasi ke Kemendagri Terkait Pj Gubernur

Jatim Newsroom - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD0 Jatim berencana dalam waktu dekat akan konsultasi ke Kemendagri terkait mekanisme pengusulan nama nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Jatim.  Mengingat, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, DPRD provinsi diberi kewenangan mengusulkan maksimal tiga nama calon Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Jatim yang akan berakhir pada 31 Desember mendatang.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah mengatakan, bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi dari DPRD Jatim mengenai usulan nama nama calon Pj Gubernur Jatim. “Makanya dalam waktu dekat kami akan ke Dirjen Otonomi Daerah di Kemendagri,” kata Ubaid saat ditemui di kantor DPRD Jatim, Jumat (22/9/2023).

Sebagaimana diketahui bersama, jabatan Gubernur dan Wagub Jatim bakal berakhir pada akhir Desember 2023. Sesuai regulasi, proses pengisian Pj Gubernur bisa berasal dari usulan DPRD maupun Gubernur Jatkm melalui Kemendagri yang masing-masing maksimal mengajukan tiga nama.

Sementara siapa nantinya yang akan dipilih dan ditetapkan menjadi Pj Gubernur, kata Gus Ubaid sapaan akrabnya, itu menjadi ranah Presiden melalui  Keputusan Presiden (Keppres). Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan akan berkonsultasi ke Kemendagri terkait jadwal atau waktu  pembahasan pengusulan nama calon Pj Gubernur bisa dilakukan. Sebab, hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan dari Kemendagri sebagai dasar pembahasan pengajuan usulan calon Pj Gubernur Jatim.

Politikus asal Situbondo itu menegaskan, bahwa posisi Pj Gubernur sangat penting karena akan memimpin Jawa Timur hingga dilantiknya  Gubernur definitif hasil Pilgub Jatim pada November 2024 mendatang.

Ia berharap pemerintah pusat dalam menunjuk Pj Gubernur Jatim bisa diputuskan dengan arif dan bijaksana. “Posisi Jawa Timur itu sangat menentukan peta politik nasional maupun perekonomian Indonesia. Karena itu Pj Gubernur Jatim haruslah orang yang mumpuni dan netral,” jelas Gus Ubaid.

Setidaknya ada dua faktor penting yang harus diperhatikan sebelum menentukan Pj Gubernur Jatim. Pertama, orang yang paham betul dengan birokrasi pemprov Jatim dan Jatim juga memiliki teritori yang luas dan penduduknya terbesar kedua di Indonesia. “Itu penting agar tahu seluk beluk birokrasi sehingga pengambilan keputusan terhadap kesejahteraan rakyat itu bisa lebih cepat dan tepat. Makanya, akan lebih elok jika diambil dari birokrasi yang ada di Jatim,”kata Gus Ubaid sapaan akrabnya.

Agar proses pengisian Pj Gubernur Jatim tidak menimbulkan gesekan dan kegaduhan. Apalagi tahun 2024 merupakan tahun politik, tentu kondusifitas sangat dibutuhkan untuk memastikan jalannya pemerintahan berjalan dengan baik dan pesta demokrasi berlangsung dengan baik. “Makanya pilihan terbaik menurut saya, kalau bisa Pj Gubernur diambilkan dari birokrasi yang ada di Jawa Timur supaya lebih paham terhadap local wisdom dan lain sebagainya,” pungkas Gus Ubaid Politisi asal Fraksi PKB Jatim ini.(pca/hjr)

#dprd jatim