Disaksikan Forkompimda Jatim, Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Deklarasi Setia Pancasila dan NKRI

Jatim Newsroom – Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkompimda) Jawa Timur , Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov Jatim, Benny Sampirwanto  menghadiri, dan menyaksikan deklarasi kebangsaan oleh Warga Khilafatul Muslimin Surabaya Raya setia pada Pancasila dan NKRI di Balai Pemuda Surabaya, Kamis (30/6/2022).

Deklarasi diikuti 53 warga khilafatul muslimin Surabaya raya yang terdiri dari Gresik, Madura, Pasuruan, dan Situbondo.  Selain Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya turut hadir Kabinda, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan Kapolrestabes Surabaya, dan Adi Sutarwiyono Ketua DPRD Kota Surabaya.

Seadangkan hadir sebagai saksi dan ikut mendandatangani lima poin Deklarasi warga Khilafatul Muslimin, yakni KH Abdul Muchid Murtadho Ketua MUI Kota Surabaya, Achmad Mubirin Zuhri Ketua PCNU Surabaya, Hamri Al Jauhary Ketua DPP Muhammadiyah Surabaya dan Muhammad Yasit Ketua FKUB Surabaya.

“Acara ini adalah acara deklarasi saudara-saudara kita dari Khilafatul Muslimin untuk setia pada Pancasilasa dan NKRI,” ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta saat ditemui usai acara deklarasi kebangsaan di balai pemuda Surabaya.

“Musyawarah dan mufakat telah dilakukan. Semua perbedaan -perbedaan yang ada ini sudah kita bungkus dalam Ideologi Pancasila dan diikat oleh pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, itu adalah hal yang sudah disepakati oleh bangsa kita,” imbuh Kapolda Jatim..

Kapolda Jatim juga menyebutkan, jika jumlah jemaah Khilafatul Muslimin di Jawa Timur saat ini berjumlah sekitar 70 orang. “Terkait data anggota berapa saya kira ada namun tidak banyak. Dari 41 ribu kami mendeteksi sekitar 0,002 persen jadi sekitar 70 an,” ungkapnya.

Terkait ijin peredaran atribut Khilafatul Muslimin, Irjen Pol Nico Afinta menyampaikan masih sedang berkoordinasi dengan Mabes polri, dan Kejaksaan.

“Masih sedang dikoordinasikan dan menunggu putusan pengadilan. Nanti kita tunggu saja,” pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang diwakilkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov Jatim, Benny Sampirwanto mengatakan, Pemerintah provinsi Jatim mengapresiasi positif langkah deklarasi warga khilafatul yang setia kembali pada Pancasila dan NKRI oleh Polda Jatim ini. Lebih lanjut pemerintah akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan sehingga warga tetap berpegang teguh setia pada dasar negara yaitu pancasila yang terbingkai dalam Bhineka tunggal Ika.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot Surabaya mengadakan pendampingan kepada Khilafatul Muslimin. Setelah mereka deklarasi kepada Pancasila dan NKRI maka Pemkot Surabaya beserta Kapolrestabes akan membina mereka.

"Kita tidak hanya memberikan deklarasi, setelah itu selesai, nggak. Tapi ketika  ada sebagian dari mereka yang masuk sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)  kita akan berikan pekerjaan sama seperti warga Surabaya lainnya. Kami tidak memperlakukan berbeda. Karena mereka sudah menyampaikan bahwa dasarnya adalah Pancasila. Dasar negara Pancasila dan NKRI maka kita menjadi satu bagian yang utuh," kata Eri.

Ia juga menambahkan, terkait kelanjutan lembaga pendidikan yang dikelola oleh khilafatul muslimin akan tetap dipantau oleh Kapolrestabes Surabaya.

Seperti diketahui, Deklarasi ini memuat lima point yang menjabarkan tentang pengakuan Khilafatul Muslimin terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu, para warga Khilafatul Muslimin menyatakan tidak akan anti Pancasila dan bertekad hidup berdampingan dengan segenap lapisan masyarakat secara harmonis, serta menjunjung tinggi Asas Bhineka Tunggal Ika. (pca)

#polda #Polda Jatim #deklarasi Khilafatul Muslimin Surabaya