STATUS RSBI DIHAPUS, DINDIK JATIM MINTA MASUKAN KEPALA SEKOLAH

Polemik keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pasca pembatalan status oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membuat sekolah bingung. Mereka khawatir tidak bisa mengembangkan kualitas pendidikan dengan baik, karena dana dihentikan dari pemerintah pusat.
Keluhan penghapusan RSBI terungkap dalam pertemuan kepala sekolah RSBI dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-Jatim di kantor Dispendik Jatim Kamis (17/1) kemarin, para pelaku pendidikan mengkhawatirkan adanya penurunan kualitas pendidikan. Hal ini terjadi jika pemerintah menghentikan aliran dana APBN untuk pengembangan sekolah berkualitas.
 Para Kepala Sekolah mengaku keberatan jika anggaran untuk RSBI tiba-tiba dihentikan. Sementara seluruh layanan pendidikan, termasuk fasilitas dan tenaga pendidiknya telah disesuaikan dengan standart ketentuan RSBI yang memiliki beban biaya tinggi. "Kami sangat khawatir pengembangan pendidikan akan menurun. Ini terjadi jika dana dari pusat dihentikan," kata Kasek SMPN 01 Tuban, Imam.
Ia mengaku sepakat jika RSBI ini dibubarkan oleh MK, akan tetapi, terkait mutu yang telah dirintis selama ini agar tidak dihilangkan begitu saja. “Kita siap melepas label RSBI, tapi jangan mutunya. Tetapi untuk mempertahankan mutu ini tentu saja membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Misalnya saja beban listrik, di sekolah ini terlanjur memasang daya hingga 7.500 watt, kalau ternyata anggaran dihentikan lantas kita membayarnya dengan apa,” tutur dia.
Bukan hanya persoalan fasilitas, sejauh ini dia mengaku sekolah – sekolah eks RSBI telah mengambil guru tidak tetap yang tingkat pendidikannya sarjana strata dua.  Dengan demikian, biaya untuk honor guru pun sangat tinggi. Sementara penarikan biaya sekolah pasca penghapusan RSBI ini telah dilarang, kecuali dalam bentuk sumbangan. “Kita berharap adanya sikap dari Dindik Jatim terkait persoalan ini. Sebab jika hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang penggunaannya sangat minim hanya pada 13 komponen saja, tentu ini tidak dapat mencukupi,” terangnya
Kepala Dindik Kabupaten Blitar Santoso mengatakan, pasca pembubaran RSBI tidak perlu ada istilah-istilah lain sebagai pengganti. Sebab, sejak istilah-istilah yang selama ini dipakai untuk sekolah unggulan, selalu saja berakhir tidak memuaskan. “Biarkan saja masyarakat yang menilai keunggulan sekolah tersebut, tanpa perlu ada embel-embel lain. Kalau ini RSBI mau diganti istilah lain, kita pasti akan disibukkan pada proses perubahan nama, bukan pada kualitas,” katanya.
Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan juga tidak mau ketinggalan momentum dalam menyikapi penghapusan RSBI. Menurut dia, fokus yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Jangan sampai disibukkan dengan kasus penghapusan RSBI. "Yang penting peningkatan kualitas menjadi fokus utama," katanya.
Sekarang yang menjadi pekerjaan bersama, bagaimana membuat sekolah reguler seperti RSBI. "Kita sudah siapkan program menjadikan sekolah reguler seperti RSBI, tentunya kulitasny," ucap dia.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Harun mengungkapkan, forum yang dia gagas ini sejatinya memang untuk meminta pendapat berbagai pihak. Selanjutnya berbagai pendapat ini akan menjadi bahan usulan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Langkah ini merupakan usaha yang sangat positif dalam merespon putusan MK. Hari ini, semua elemen telah hadir disini, jadi hasil dari keputusan ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan validitasnya,” ungkap dia.
Menurut Harun, penghapusan RSBI ditengah kesibukan pemerintah menyiapkan Ujian Nasional (UN) dan penerapan kurikulum baru ini jangan sampai berdampak buruk bagi anak didik dan prestasi pendidikan di Jatim. Untuk itulah dalam pertemuan ini, Harun berharap agar seluruh sekolah dan Dindik kabupaten kota dapat menyatukan visi dalam menyikapi persoalan ini. “Jatim harus satu visi dalam menentukan tindakan selanjutnya. Apapun aturan yang akan diputuskan pemerintah pusat nantinya, harus kita patuhi bersama,” ungkap mantan Kepala Disbudpar Jatim ini.
Terkait pembiayaan dalam RSBI ini, Harun meminta agar daerah dapat meniru seperti Surabaya. Meski RSBI dihapus, Surabaya tetap bertahan tanpa mengurangi program dan keunggulan sekolah seperti sebelumnya dengan cara melibatkan pihak ketiga. Dalam artian tidak hanya wali murid, melainkan juga memanfaatkan CSR(Corporate Social Responsibility). (hjr)