Jatim Newsroom - Pemerintah Kota Kediri, kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diserahkan secara daring dalam rangkaian Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020. Pencapaian ini merupakan keenam kali berturut-turut.

 

Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, mengemukakan untuk dapat meraih WTP ini Pemerintah Kota Kediri telah memenuhi empat kriteria.

 

"Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri telah menjalankan sesuai dengan PP 71 tahun 2010,"  ujar Wali Kota di Kediri,  dalam rilsnya, Rabu (23/09/2020)

 

Dikatakannya kriteria lainnya adalah kecukupan pengungkapan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri sudah diungkap secara memadahi. Berikutnya kepatuhan terhadap perundang-undangan, bahwa semua yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri mematuhi aturan perundang-undangan. Lalu, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pemerintah Kota Kediri selalu meningkatkan SPI sehingga apa yang direncanakan berjalan dengan baik.

 

"WTP kami ini sebenarnya sudah enam kali berturut-turut. Tapi karena ini yang diberi penghargaan pemerintah pusat adanya sepuluh kali berturut-turut dan lima kali berturut-turut, ya kita masuk dalam kategori itu. Alhamdulillah kami sudah lebih dari lima kali," ungkap dia.

 

Walikota Kediri yang sapaan akrapnya Mas Abu, mengungkapkan opini WTP merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah Kota Kediri. Dengan diperolehnya Opini WTP ini berarti penggunaan anggaran Pemerintah Kota Kediri sudah baik.

 

"Mudah-mudahan ke depan empat kriteria itu terus bisa kita jaga baik-baik dan kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan WTP kita semakin mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat terkait dana yang dikelola oleh pemerintah. Saya harus memastikan di Pemda bisa berjalan dengan baik,"  tutur Mas Abu.

 

Sementara Kepala BPPKAD Kota Kediri Bagus Alit menambahkan dengan diperolehnya opini WTP ini, ke depan Pemerintah Kota Kediri akan terus melakukan perbaikan. Apalagi ke depan akan semakin banyak tantangan untuk mempertahankan opini WTP ini.

 

"Ke depan kami selalu lakukan perbaikan misalnya untuk pengelolaan aset terutama sertifikasi aset untuk pengamanan aset. Itu salah satunya. Tantangannya ke depan ada perubahan aplikasi. Dulunya SIMDA yang dibuat oleh BPKP ke depan akan gunakan SPIP yang dibuat Kemendagri. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kami harus sosialisasikan kepada OPD agar berjalan dengan baik," pungkas Bagus Alit.(ryo/s)