Sabtu, 27 April 2024

Gubernur Lantik Bupati Tulungagung Maryoto Birowo

Diunggah pada : 13 Agustus 2019 19:19:21 119

Jatim Newsroom – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengambil sumpah jabatan dan melantik Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menjadi Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (13/8).

Pelantikan ini dilakukan karena Bupati Tulungagung Syahri Mulyo telah bermasalah dengan hukum sudah ingkrah dan sudah ada keputusan Mendagri. Dalam sambutannya Gubernur Khofifah mengatakan, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terimakasih  dan mengucapkan selamat kepada Bupati Tulungagung Maryoto Birowo yang baru dilantik semoga bisa menjalankan tugas dengan amanah dan mencapai sukses sampai masa akhir jabatannya.

Pelantikan ini merupakan proses yang diikuti adalah yang memberikan suatu evaluasi koreksi kepada kehati-hatian semua terutama yang mendapatkan mandat sebagai pengambil keputusan dan kebijakan tentunya kepala daerah. Untuk itu kepala daerah harus bisa menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi bagian penting dalam memaksimalkan penggunaan APBD untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan, bupati yang baru dilantik bisa menjalankan tugas  pekerjaan rumah (PR) yang segera ditangani, dilaksanakan dan diambil keputusan antara lain proses pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang berada di 239 desa. Kemudian dilanjutkan dengan proses pelantikan.

Kemudian PR selanjutnya adalah proses pengisisan jabatan pimpinan tinggi pratama, dimana proses pengisian ini ada regulasi yang memang harus diikuti bersama. Yaitu enam bulan setelah dilantik proses pengisisan jabatan tinggi pratama baru bisa dilakukan.

Akan tetapi, dalam kebutuhan dalam hal yang sudah dilakukan proses kalkulasi sesuai dengan percepatan pembangunan yang harus dilakukan di Tulungagung dalam waktu sebelum enam bulan, bupati harus ijin kepada Mendagri baru bisa melakukan proses pengisian jabatan terutama pejabat tinggi pratama.

“Seperti ini menjadi bagian penting untuk dicacat bersama, agar kebutuhan yang tidak bisa menunggu enam bulqan seperti singkrunisasi penyiapan APBD, mengikuti prosedur yang ada harus ijin tertulis mendagri, bupati baru bisa melaksanakan pengisisan jabatan tinggi pratama,” tuturnya.

Menurutnya Tulungagung Indeks Pembangunan Manusia( IPM) cukup bagus sudah diatas rata-rata IPM Jawa Timur. Oleh sebab itu Gubernur meminta kepada Bupati Tungagung tetap menjaga bahkan meningkatkan IPM-nya, karena hal ini akan bisa mendongkrak rata-rata IPM Jawa Timur.

Selanjutnya kemiskinan, di Tulungagung  jauh dibawah rata-rata kemiskinan di tingkat provinsi. Diinginkannya kemiskinan yang sudah berada di bawah rata-rata provinsi juga tetap harus dimaksimalkan tetap mejaga, agar jangan rentan miskin menjadi menjadi Jamila (jangan miskin lagi).

Kemudian tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga sudah jauh dibawah rata-rata provinsi. Di Tulungagung TPT sebesat 2,27 persen dan diprovinsi 3,99 persen, pemprov tetap mendorong melakukan langkah ivovasi menciptakan lapangan kerja baru guna terus mengurangi pengangguran. Artinya, Hal-hal yang sudah dicapai Tulungagung  tetap dijaga bahkan ditingkatkan, sehingga secara regional Provinsi Jawa Timur terus bisa meningkatkan seluruh layanan yang bisa memberikan percepatan kesejahteraan masyarakatnya. “Yang nganggur cepat dapat pekerjaan, yang miskin bisa dientaskan dan daya beli masyarakat bisa dinaikkan,” harapnya.

Pesan-pesan ini menjadi penting agar bupati yang baru dilantik mempunyai semangat yang bisa meningkatkan seluruh IPM kualitas masyarakatnya sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Tulungagung. Karena produk unggulan Tulungagung sudah mempunyai nilai ekspor strategis.

Pesan Gubernur lainnya yaitu proses meluaskan infrastruktur utamanya jalan tol yang akan terus bergerak dari Kertosono terus masuk Keidiri berlanjut ke Tulungagung yang akan bisa membangun koneksitas di Jalan Lintas Selatan (JLS).

Hari ini Wakil Gubernur sedang rapat di Kemenko Perekonomian, karena ada keinginan percepatan menghitung kembali dari sisa 225 KM untuk menyelesaian  JLS. Meskipun dari Tulungagung-ke Trenggalek sudah dimulai pengerjaannya awalnya mulai dari lot 7, 8 dan lot 9.

Tulungagung yang mempunyai banyak pantai, sehingga mempunyai destinasi wisata yang strategis dari penguatan yang bisa dilakukan menjadi bagian penting pertimbangan, ketika pemerintah pusat akan menjadikan satu-kesatuan untuk menghitung percepatan dari pembangunan 225 KM JLS. (ryo/upn/p)

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait