Gubernur Jatim Dukung Konsep Toko Tani

Jatim Newsroom-Rencana pemerintah pusat merealisasikan Toko Tani guna menjaga stabilitas harga di pasar mendapatkan dukungan dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Ia menilai Tako Tani bisa mengakomodasi fungsi pemasaran dan stabilisasi harga dan bisa meningkatkan gairah petani dalam meningkatkan produksi pangan pokok.

“Informasinya Jatim ada 36 Toko Tani yang dikelola Perum Bulog. Dengan toko tani ini harga lebih murah dan stabiliasi harga bisa tetap berjalan seiring program pemprov seperti bantuan ongkos angkut yang sudah berjalan,” kata Soekarwo.

Menurutnya, pemerintah tetap berupaya memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional. Hal itu dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional.

Di samping itu, lanjutnya, dengan Toko Tani juga memberikan jaminan harga pembelian dengan mempertimbangkan keuntungan petani yang wajar dan harga eceran di masyarakat yang terjangkau. “Tadi ada Toko Tani yang dibangun. Yang terpenting pembelinya terlindungi, produsennya juga terlindungi,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah menugasi Perum Bulog menjadi pemasok kebutuhan pokok untuk program Toko Tani sebagai upaya mengendalikan gejolak harga di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat menjelaskan, pemerintah meluncurkan program Toko Tani Indonesia yang akan ditempatkan di kota-kota strategis yang rentan mengalami gejolak harga.

Secara nasional, Toko tani tahun 2016 ditagetkan sebanyak 1.000 toko bisa dibuka. Tujuannya memang untuk memutus rantai pasokan, sehingga harga lebih terkendali. Amran menilai kehadiran Toko Tani yang menjual kebutuhan pokok penyebab inflasi bisa menekan gejolak harga di pasaran. Sekaligus, meningkatkan daya tawar produk pertanian yang berujung kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program itu berkisar Rp 200 miliar melalui APBN 2016. Adapun, dalam praktiknya Perum Bulog ditunjuk sebagai pemasok untuk membeli komoditas petani, serta menjualnya melalui Toko Tani.

Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Sri Sulihanti menyebut  pengelolaan Toko tani dilakukan pemerintah dan Bulog. Peran monitoring dan fasilitasi ada di pemerintah. Bulog diprioritaskan sebagai pemasok kebutuhan strategis yang rentan bergejolak.

Selain dari Bulog, menurutnya, masyarakat petani juga diberi ruang untuk mengisi Toko Tani dengan menjual hasil produksi pertaniannya melalui mekanisme yang diatur Badan Ketahanan Pangan Daerah. Meski belum matang dalam skema pengelolaan, ia mengaku pemerintah tetap menjalankan program itu. Bahkan, saat ini sejumlah Toko Tani sudah beroperasi di beberapa daerah. (afr)