DPRD Setujui Raperda PAPBD 2016 Menjadi Perda

Jatim Newsroom- Sembilan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akhirnya menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2016 menjadi Perda.

Juru bicara Fraksi Nasdem Hanura, Moh Eksan mengatakan, fraksi Nasdem - Hanura menyetujui raperda PAPBD 2016 menjadi perda. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Catatan pertama, soal defisit atau penurunan anggaran fraksi Nasdem Hanura lebih efesien dalam pembelanjaan. Dimana efesien ini harus lebih produktifitas dan prioritas adalah nilai harus dikedepankan dalam pembelanjaan daerah untuk mensiasati defisit anggaran.

Kedua soal DAU, pihaknya meminta kepada dinas pendapatan daerah agar melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dalam mengawal dan meyakinkan kepastian penyaluran dana pusat yang tertunda. "Kami berharap dengan pengawalan ini,pembahasan RAPBD 2017 sudah ada kepastian dari pusat,"ujarnya.

Terkait dengan peningkatan PAD di 2017, pihaknya meminta ke pemprov agar melakukan peningkatan pengawasan terhadap APBD, sehingga mampu menanggulangi kekurangan dana dengan melaksanakan secara tepat azas dan waktu.

Juru bicara Fraksi PKB, Hj Anik Maslacha menegaskan fraksi PKB dapat menyetujui Raperda PAPBD 2016 menjadi perda. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemprov Jatim.

Catatan pertama, secara kumulatif memang terjadi penambahan pada sisi pendapatan daerah, Oleh karena itu postur APBD 2016 dapat mengembalikan postur pendapatan di masa depan yang ditopang oleh pendapat asli daerah, tentu dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Kedua, menyegerakan realisasi belanja pada struktur  mata anggaran yang bersumber dan melibatkan partisipasi masyarakat. Berbagai program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat dan melibatkan masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan akan cepat dirasakan oleh masyarakat.

Ketiga, fraksi PKB meminta agar sumber dana yang dimiliki dapat digunakan untuk belanja - belanja yang produktif dan berimplikasi langsung terhadap kemaslahatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jatim.

"Kami berharap masukan dan input yang dari fraksi dapat diperhatikan, khususnya terkait penguatan kapasitas fiskal serta penguatan struktur ekonomi, prioritas realisasi belanja infrastruktur, serta penyegaran belanja yang berasal dan melibatkan partisipasi masyarakat, demi merangsang penguatan local economy," ujarnya.

Gubernur Jatim, H Soekarwo menyatakan terima kasih atas pembahasan dan persetujuan yang dilakukan oleh DPRD terhadap PAPBD 2016.  Dimana, dalam APBD 2016 pengalokasian APBD 2016 tetap difokuskan pro rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Jatim. (pca)