DPRD Jatim Minta Pemprov Segera Turunkan Dana Bantuan Bagi Pelaku UMKM

UMUM | 16 Sep 2020 05:55:45 PM

DPRD Jatim Minta Pemprov Segera Turunkan Dana Bantuan Bagi Pelaku UMKM

Anggota DPRD Jatim, Chusainuddin saat melakukan serap aspirasi bersama warga dan pelaku UMKM di daerah Mojoroto, Kota Kediri. (pca)


 

Jatim Newsroom – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta dan berharap agar pemerintah provinsi Jatim segera menurunkan dana bantuan atau stimulan bagi pelaku UMKM di Jatim khususnya di wilayah Kota Kediri.

“Dimasa pandemi Covid 19 ini, campur tangan pemerintah dalam kondisi perekonomian yang sulit sangat dibutuhkan agar para pelaku UMKM punya semangat lagi untuk tetap berproduksi, ”ujar Anggota DPRD Jatim, Chusainuddin usai melakukan reses atau serap aspirasi bersama pelaku UMKM dan Warga di wilayah Mojoroto Kota Kediri, Rabu (15/9).

Dijelaskan, bantuan stimulan ekonomi ditengah pandemi ini sudah disiapkan bagi pelaku UMKM. Dimana bantuan dari pusat yaitu 2,4 juta, dan pemprov Jatim juga telah menyiapkan bantuan dana bergulir bagi pelaku UMKM di Jatim. “Saat reses dan serap aspirasi ini pelaku UMKM di kota kediri ada yang mengetahui bantuan tersebut. Namun untuk proses mendapatkan bantuan tersebut  pelaku UMKM ada kesulitan dan belum mengerti caranya. Maka itu pihaknya siap mengawal dan membantu proses tersebut bagi pelaku UMKM di kota kediri,”paparnya.

“PSBB yang diberlakukan di Jakarta ini juga pasti berdampak di Jatim, bahkan kemarin Gubernur Jatim menyampaikan akan dilakukan pendeteksian warga yang masuk di Jatim. Maka itu pelaku UMKM khususnya di kediri ini butuh bantuan stimulan dari pemerintah provinsi segera cair,”kata Chusainuddin yang juga politisi asal fraksi PKB Jatim ini.

Chusainudin yang juga anggota komisi B DPRD Jatim ini, meminta kepada pelaku UMKM di Kediri untuk juga menyiapkan semua persyaratan dan dokumen untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut. “Begitu juga ke masyarakat untuk juga membuat kelompok usaha bersama (KUB) hal ini bisa mempermudah mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi yaitu berupa bantuan dagulir tersebut, hal ini karena pemprov Jatim menilai Legelitas  hukum KUB lebih  kuat daripada kelompok masyarakat (Pokmas) ini “paparnya.

Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah provinsi Jatim yang telah membuat penguatan ekonomi kepada pelaku UMKM melalui dana bergulir (Dagulir) selama masa pandemj covid ini. “Bu Gubernur Jatim beberapa waktu lalu sudah berbicara kepada pelaku UMKM untuk segera mengajukan dagulir ke pemerintah provinsi. Nah sekarang kepada pihak OPD di bidang ekonomi untuk segera melaksanakan program dari gubernur Jatim tersebut dengan segara melakukan sosialisasi dan kepada bank UMKM juga dapat mempermudah pelaku UMKM mendapatkan dana bantuan tersebut bukan justru mempersulit,”katanya.

“Dan juga, masyarakat saat ini masih tetap menanti turunnya bantuan dari Pemprov Jatim untuk penanganan terdampak Covid-19. Semoga janji bantuan ini juga bisa segera direalisasikan, kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah,” pungkasnya. (Pca)

Views 2991
Web Statistic