Jatim Newsroom – Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jawa Timur (Jatim) Ahmad Tamim berharap pemerintah turun tangan mengatasi kesulitan petani selama pandemi Covid-19. Caranya, dengan memberikan subsidi atas komoditas mereka saat panen.

 

"Subsidi itu diberikan dengan cara membeli produk mereka. Anggarannya bisa diambilkan dari penanganan Covid-19," katanya dikonfirmasi di DPRD Jatim, Rabu (23/9).

 

Tamim menilai refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 selama ini dinilai kurang tepat. Sebab, alokasi anggaran tersebut hanya terkonsentrasi pada penanganan kesehatan, sehingga pemulihan ekonomi, khususnya petani di perdesaan terabaikan.

 

“Selama ini ada kesalahan penganggaran. Di semua level (pemerintahan) Covid-19 identik dengan hand sanitizer. Padahal, ada hal lain yang juga urgen, yakni penanganan ekonomi masyarakat,” kata anggota Komisi A DPRD Jatim ini.

 

Tamim mengatakan, sejak Covid-19 mewabah, perekonomian masyarakat lesu, tak terkecuali di perdesaan. Di Blitar misalnya, banyak peternak bangkrut, karena harga telurnya jatuh. “Yang seperti ini mestinya diantisipasi oleh pemerintah. Jadi, saat harga jatuh, pemerintah membeli dengan harga pasar. Tujuannya untuk menutup selisih harga itu, sehingga petani tidak menjadi korban,” katanya.

 

Selanjutnya, produk yang sudah dibeli itu dijual kembali ke masyarakat dengan harga murah. Hal ini bertujuan agar masyarakat terbantu. Di sisi lain harga juga terkendali. “Jadi di hulunya, petani tidak rugi, karena selisih harga sudah ditutup pemerintah. Sedangkan dihilirnya, harga menjadi terkendali,” katanya.

 

Tamim, mencontohkan, pada awal pandemi Covid-19, harga telur dari peternak jatuh. Bahkan di Kabupaten Blitar, banyak peternak bangkut. “Andai saja waktu itu pemerintah provinsi memberi subsidi Rp2.000, pasti menyelesaikan masalah,” katanya.

 

Tamim, mengatakan, meski sudah terlambat, kebijakan tersebut tetap bisa dilakukan. Pemerintah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota harus segera mengambil sikap, agar ekonomi di perdesaan tidak semakin terpuruk. “Konsep ini di Kabupaten Magetan sudah dijalankan. Sayur-sayuran yang dari gunung langsung dihadang, dibeli dengan harga normal. Setelah itu dijual lagi ke pasaran dengan harga murah,” ujarnya.

 

Dia berharap, pola penanganan ekonomi tersebut juga dilakukan di tempat lain. “Untuk yang sifatnya primer dan lingkupnya kecil, mungkin bisa dilakukan kerja sama antarkabupaten atau antarkecamatan,” ujarnya.

 

Diketahui, petani di hampir seluruh wilayah di Jatim mengeluh selama pandemi Covid-19. Pasalnya, harga komoditas mereka jatuh. Keluhan ini pula yang disampaikan para petani saat reses II DPRD Jatim di Blitar. Mereka berharap ada intervensi. (Pca)