PPMI USULKAN BENTUK MASYARAKAT MIGAS JATIM

Pusat Pengkajian Migas Indonesia (PPMI) mendorong stakeholder permigasan di Jawa Timur untuk membentuk semacam lembaga lintas sektoral Masyarakat Migas dan Energi. Lembaga ini diharapkan bisa menjadi lembaga pemikir untuk merumuskan kebijakan mengenai migas dan energi di Jatim.
    "Seperti kita tahu, ada banyak sekali potensi migas di Jatim. Namun, yang sudah banyak terjadi, baik Pemprov Jatim maupun Pemkab/Pemkot se-Jatim tidak mendapat pembagian yang dirasa adil bagi masyarakat lokal," ujar Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Migas Indonesia (PPMI), Heroe Wiedjatmiko, di sela-sela seminar Pengelolaan SDA Migas di Gedung Perpustakaan Universitas Airlangga, Kamis (12/5).
    Dengan adanya masyarakat migas yang bisa merumuskan kebijakan di daerah, partisipasi lokal akan bisa ditingkatkan dan pada akhirnya akan ada keuntungan ekonomi bagi masyarakat di daerah.Menurut pria yang sudah 30 tahun berkecimpung di perusahaan migas tersebut, selama ini kebijakan permigasan di Indonesia kerap disetir kepentingan asing.
    Keberadaa lembaga ini dinilai penting, mengingat Jatim sudah ditetapkan sebagai salah satu kluster migas di Indonesia. Lembaga ini nantinya beranggotakan pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan kontraktor-kontraktor migas yang beroperasi di Jatim.
    Terkait pengelolaan West Madura Offshore (WMO), dalam kesempatan yang sama,  Chairman Akbar Tandjung Institute Jakarta, Akbar Tanjung, mengatakan Pemprov Jatim masih mempunyai kesempatan untuk berupaya dapat pengelolaan WMO. Untuk itu, ada baiknya Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih meskipun saat ini mereka belum memberikan kesempatan terhadap daerah."Dalam pengelolaan WMO di kontrak yang baru sekarang Pertamina mendominasi Participating Interest/PI sebesar 80 persen dan swasta 20 persen selama dua puluh tahun," ujarnya.
    Menurutnya dominasi PI Pertamina, dapat kesempatan sebagai operator di WMO. Bahkan, Pertamina dituntut untuk meningkatkan produksi baik minyak dan gas. "Untuk itu, keinginan Jatim mendapatkan opsi pengelolaan WMO memang patut diperjuangkan," katanya.
    Akbar berharap pemerintah pusat memberikan celah baru bagi Pemrov sebagai pemegang hak otonomi daerah.Namun, sebelum Jatim bisa memperoleh peluang pengelolaan tersebut Pemprov Jatim wajib  mempersiapkan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM)."Selain itu, Jatim perlu untuk mempersiapkan kemampuan dan peralatan teknis yang mendukung pengelolaan Blok WMO," katanya.(win)