FRAKSI-FRAKSI DPRD EVALUASI ANGGOTA YANG JADI PIMPINAN DEWAN

Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan mengevaluasi kinerja anggotanya yang duduk sebagai pimpinan dewan. Dengan begitu, diharapkan kinerja DPRD ke depan dapat lebih baik.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Gatot Sudjito di Gedung DPRD Jatim, Jumat (17/9), kinerja semua anggota dewan sebagai legislasi juga dipengaruhi oleh tingkat koordinasi para pimpinan kepada anggotanya. Dengan adanya koordinasi yang baik dapat memacu untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Seperti halnya, membahas dan mengesahkan raperda, baik yang diajukan eksekutif, maupun inisiatif legislatif.
Gatot mengungkapkan, pihaknya tidak dapat mengelak, sejak dilantiknya anggota dewan pada 31 Agustus 2009, dari lima raperda yang diajukan, dewan hanya mengesahkan tiga raperda, yakni Perda Pajak Daerah, Perda Tata Kelola Produk-produk Unggulan Pertanian dan Perikanan, dan Perda Pengumpulan Sumbangan. Sementara, dua raperda yang belum disahkan, yakni Raperda Penanggulangan Bencana Daerah dan Raperda Pengelolaan Sampah Terpadu dan akan disahkan pada akhir September 2010.
Padahal target awal, dalam setahun dewan harus mengesahkan 23 raperda, sehingga masih tersisa 12 raperda yang harus segera dibahas. ”Kita akan lihat apa yang menjadi persoalan mendasarnya,” paparnya.
Meski kinerja dewan dinilai kurang optimal akibat lemahnya koordinasi dari pimpinan ke anggotanya, pihaknya memaklumi. Sebab, sebanyak 75% merupakan anggota dewan baru, dan alat kelengkapan baru terbentuk. Artinya, anggota baru ini baru mempelajari tugas dan fungsi sebagai legislatif.
Kurang optimalnya dewan ini akan menjadi catatan tersendiri. Pihaknya akan melakukan rapat dengan seluruh anggota fraksi untuk mengevaluasi kinerja anggotanya termasuk yang duduk sebagai pimpinan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario menjelaskan, pihaknya akan evaluasi dengan partai dan anggota fraksi. Partai akan mengevaluasi laporan kinerja dalam satu tahun, seperti halnya jaring apsirasi masyarakat, dan program sosial ekanomi ke masyarakat. ”Dengan begitu, akan diketahui, apakah benar-benar kerja atau hanya duduk-duduk saja,” tegasnya.
Jika dalam evaluasi nanti terdapat nilai merah terhadap anggotanya yang duduk sebagai pimpinan dewan dan dilakukan restrukturisasi, maka pihaknya selaku ketua partai mempersilahkan. Namun, yang terpenting dalam evaluasi terhadap anggotanya tidak ada unsur suka atau tidak suka. ”Kalau bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, ya kita harus prioritaskan kepentingan rakyat dulu,” terangnya. (adi)