WUJUDKAN AGROBISNIS, PEMBANGUNAN IRIGASI HARUS DIPERCEPAT

Guna mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi agrobisnis, Komisi D Dewan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Kepala Dinas PU Pengairan untuk mempercepat pembangunan irigasi di kabupaten/kota.
    Anggota Komisi D DPRD Jatim, Agus Maimun, di Gedung DPRD Jatim, Kamis (24/6) mengatakan, hingga saat ini terdapat sembilan asset Dinas PU Pengairan Jatim berupa rawa-rawa yang belum digunakan. Salah satunya rawa-rawa Semando di Babat Lamongan
Rawa-rawa tersebut dapat dijadikan bendungan, selanjutnya Dinas Pengairan dapat membangun irigasi dengan memanfaatkan air dari bendungan untuk dialirkan kembali ke persawahan masyarakat.
    Menurut dia, dengan tidak terpakainya asset Dinas Pengairan untuk irigasi, rencana untuk mewujudkan agrobisnis sulit terealisasi. Padahal, program untuk menjadikan agrobisnis telah masuk dalam konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
    “Program ini sudah masuk ke APBD. Namun, pelaksanaannya tidak nyambung Bagaimana bisa terealisasi program tersebut, kalau aseet Dinas Pengairan nganggur. Padahal banyak potensi irigasi yang dapat digunakan untuk pengairan,” ujarnya.
    Untuk itu, Komisi D meminta kepada Kepala Dinas PU Pengairan agar konsisten ke program yang telah dicanangkan. Jika pelaksanaannya masih 20%, Agus meminta agar sisanya 80% harus segera direalisasikan. “Harus jelas dan konsisten kapan realisasinya. Sebab, realisasinya sangat dinantikan oleh masyarakat,” tegasnya.
Komisi D siap menambah alokasi anggaran ke Perubahan Alokasi Keuangan (PAK) APBD 2010, dan APBD Jatim tahun anggaran 2011. Namun, pihaknya menyayangkan jika sebelum PAK, proyek-proyek irigasi belum terealisasi.
 Selain irigasi, untuk mewujudkan salah satu tujuan RPJMD ini pemprov telah membangun Pasar Pusat Agrobisnis (Puspa Agro), di Jemundo Sidoarjo. Dengan terealisasinya sebagai provinsi agrobisnis, produk-produk pertanian, peternakan, perikanan dapat diperdagangkan di Puspa Agro. (adi)