BALITBANG KAJI MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPWAN

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur, melakukan kajian tentang manajemen pengelolaan Koperasi Wanita (Kopwan). Tujuannya, untuk menyusun strategi pengembangan manajemen pengelolaan koperasi yang efektif.
Kepala Balitbang Jatim, Drs Chusnul Arifien Damuri MM MSi, mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka untuk mewujudkan Kopwan yang maju dan mandiri, serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. 'Koperasi dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,' katanya, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Kajian Manajemen Pengelolaan Kopwan di Jatim, di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Senin (10/5) sore.
Menurutnya, wanita dan koperasi memiliki kaitan yang penting, sehingga perlu ditingkatkan peranannya secara terus menerus, karena wanita merupakan aktor penting dalam kaitan dengan program pengentasan kemiskinan. Selain itu, wanita juga merupakan aktor penting dan terlibat langsung dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.
 Seperti diketahui, Pemprov Jatim manargetkan jumlah kopwan tahun 2009 sebanyak 3.750 unit, dan tahun 2010 sebanyak 4.250 unit, dengan menghadirkan satu koperasi di setiap wilayah kelurahan dan desa. 'Pencapaian target ini merupakan program dari Gubernur Soekarwo, ' katanya.
Alasan pendirian kopwan ini, menurut Chusnul, karena tidak lepas dari fakta 19.405 koperasi di Jatim saat ini, hanya tiga persen yang dikelola oleh wanita. Padahal secara umum, tingkat kesehatan kopwan di Jatim lebih baik dibandingkan koperasi lainnya. 'Alasan lainnya adalah untuk memberdayakan perempuan di pedesaan,' jelasnya.
Upaya Pemprov Jatim untuk mendorong pengembangan kopwan ini, dibuktikan dengan memberikan bantuan awal setiap koperasi sebesar Rp 25 juta, dari APBD Jatim. Jumlah tersebut, jika dalam evaluasi nanti hasilnya bagus, jumlahnya akan ditambah Rp 25 juta lagi pada 2011, sehingga totalnya Rp 50 juta.
Sementara itu, tim ahli dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan, selama ini pihaknya masih menemui beberapa hal yang dapat menghambat pengembangan koperasi yang terjadi di lapangan. Seperti bantuan modal belum cukup efektif untuk mengurangi rentenir dan lembaga keuangan lain di desa atau kelurahan.
'Selain itu, kami juga menemukan pola pengelolaan Kopwan lebih mengedepankan efisensi dari pada efektivitas, atau bantuan lebih mengedepankan orang yang dianggap mampu dari pada orang yang lebih membutuhkan,' jelasnya. (sar)