Relokasi Tol Porong PEMBEBASAN MASIH 70%, JASA MARGA BELUM MULAI PEMBANGUNAN

PT Jasa Marga (Persero) Cabang Surabaya-Gempol hingga saat ini belum mengerjakan proyek untuk relokasi Tol Porong. Ini dikarenakan penyelesaian pembabasan lahan belum sepenuhnya tuntas atau masih mencapai 70%.
"Hingga detik ini, kami masih menunggu tuntasnya pembebasan lahan. Infonya sekarang ini lahan yang sudah dibebaskan mencapai 70% dari total lahan yang diperlukan. Untuk itu, kami belum berani memulai pembangunannya," ujar Kepala Cabang PT Jasa Marga Tbk (Persero) Cabang Surabaya-Porong-Suramadu, Agus Purnomo, di Surabaya, Rabu (7/4).
Dia menuturkan, pembebasan lahan untuk relokasi tol porong ini, sebelumnya direncanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur direalisasikan pada tahun ini. Akan tetapi, dengan adanya kendala pembebasan lahan maka proyek relokasi ini masih belum ada kepastian. “Kami belum bisa memulai pengerjaan proyek tersebut. Sebab, pembebasan lahan yang dijanjikan pemerintah masih juga belum diselesaikan,“ tambahnya.
Menurut Agus, jika pembangunan jalur tol baru tersebut dipaksakan dan dibangun sebelum pembebasan lahan tuntas, maka besar kemungkinan dana Jasa Marga akan berhenti di proyek ini akan mengalami kerugian besar. Sebab, dana pembangunan tol diperoleh dari pinjaman bank yang memiliki berbunga berjalan.
“Sebenarnya, lanjut Agus, Jasa Marga berharap pembebasan lahan tersebut secepatnya selesai sehingga pihaknya bisa segera memulai konstruksi jalur tol baru ke arah Pasuruan-Malang. Sebab, putusnya Tol Porong akibat luapan lumpur Lapindo ini tidak hanya merugikan perekonomian Jatim, akan tetapi juga merugikan pihak Jasa Marga.
"Kalau tidak putus, pendapatan Tol Porong bisa mencapai Rp 500 juta per hari. Sementara saat ini rata-rata hanya mencapai Rp 400 juta per hari," katanya.

Tolak Larangan
Sementara itu, PT Jasa Marga menyatakan keberatan atas rencana Pemprov Jatim yang melarang bus untuk melintasi Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Hingga saat ini jumlah bus yang melewati akses Jembatan Suramadu sedikit berkurang.
Agus menegaskan, larangan bus yang akan melintas di Jembatan Suramadu bisa dipastikan akan mengurangi pendapatan Jasa Marga. "Tampaknya, larangan ini dituruti oleh pemlik bus. Buktinya hingga siang ini bus yang melintas Suramadu jadi berkurang," tuturnya.
Menurut Agus, selama ini jumlah kendaraan yang melintas di Jembatan Suramadu mencapai 25.000 kendaraan per hari dengan pendapatan sekitar Rp 350 juta per hari di hari biasa dan sekitar 35.000 kendaraan di hari libur. Terbesar masih roda dua yang mencapai 65% dan kendaraan roda empat yang masuk golongan I seperti mobil pribadi dan bus mencapai 25%. "Dari jumlah 25% kendaraan roda empat yang masuk golongan I, bus menyumbang sekitar 5%. Jumlah inilah yang akan berpotensi hilang," katanya.
Menurutnya, keputusan pelarangan itu telah disepakati dalam pertemuan antara Paguyuban Mobil Penumpang Umum se-Madura, Dinas Perhubungan, dan DLLAJ Jawa Timur pada 1 April lalu. Alasannya, selama ini DLLAJ Jatim tidak pernah menerbitkan izin trayek bus secara resmi lewat jalur Suramadu, tapi izin trayek resmi bus harus melalui penyeberangan. Yang jelas, dalam hal ini masyarakat yang dirugikan. Karena, jalur alternatif penghubung trasnportasi melalui Jembatan Suramadu bertarif murah dan cepat,” imbuhnya. (ris)