RENDAHNYA SERAPAN APBD DIKHAWATIRKAN GANGGU KINERJA EKONOMI

Berdasar evaluasi, hingga menjelang akhir triwulan pertama 2010, hampir semua SKPD terkesan lambat dalam pelaksanaan kegiatan dan berimbas pada minimnya serapan anggaran. Rata-rata tingkat serapan APBD hanya 10 persen dari target 20 persen.
“Rendahnya tingkat serapan itu dikhawatirkan akan berdampak pada turunnya kinerja ekonomi Jatim. khususnya di awal 2010,” kata Sekdaprov Jawa Timur, Dr H Rasiyo usai meminpin rapat persipan kunjungan kerja Presiden RI Ke Jawa Timur di Ruang Kadiri Kantor Gubernur, Kamis (25/3).
Rasiyo menuturkan, rata-rata serapan APBD 2010 hanya 10 persen. SKPD yang serapan anggarannya di bawah 10 persen, yakni Biro Keuangan, Biro Administrasi Perekonomian, Dinas Pendapatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, RSUD Dr Soetomo Surabaya, RSU dr Saiful Anwar Malang, RS Haji, RSU dr Soedono Madiun, RS Kusta Sumber Glagah, dan Balai Kesehatan Mata Surabaya.
Memang ada yang memenuhi target seperti Sekretariat DPRD Jatim, Bakesbangpol, dan Bakorwil Malang. Namun yang tak memenuhi target juga banyak, dan hampir semua SKPD itu beralasan terkendala pada program pengadaan barang dan jasa.
Menurut mereka, pengadaan barang dan jasa membutuhkan proses yang lama, karena barang-barang yang dibutuhkan kebanyakan dari luar negeri, seperti alat-alat rumah sakit sehingga membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, tak tercapainya target, karena SKPD masih mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan pada tri wulan kedua atau ketiga.
Karena itu, dia akan mengkaji kenapa hal itu bisa terjadi. ”Apakah perencanaannya yang salah, atau perencanaannya sudah benar tapi macet karena personalnya (Kuasa Pemegang Anggaran) sering diganti, atau karena adanya kebijakan tertentu yang berdampak pada hal tersebut,” ujar Rasiyo.
Secara umum kondisi Jatim sangat baik, Jatim termasuk provinsi yang aman, nyaman dengan masyarakat yang terbuka. "Modal dasar Jatim yang open minded, yakni terbuka untuk beragam permasalahan tapi bisa diselesaikan tanpa kekerasan, telah diakui pihak luar,” katanya.
Kinerja ekonomi juga diakui berhasil, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,01 persen menunjukkan bahwa track ekonomi Jatim sudah berada di jalan yang benar. Apalagi tingkat inflasi yang mencapai 3,62 persen dan didukung suplai produksi yang melimpah, menunjukkan kondisi makro ekonomi sangat bagus.
APBD harus menjadi investasi publik untuk mendorong pembangunan masyarakat. APBD merupakan amanah dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipergunakan dengan baik, sehingga jika APBD masih belum diserap sesuai dengan komposisi, berarti tidak melakukan amanah yang telah diberikan rakyat. (sar)