TARGET BPLS, AWAL 2011 INFRASTRUKTUR JALAN BERFUNGSI

Badan Pelaksana (Bapel) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menargetkan untuk relokasi infrastruktur jalan, yaitu tol, arteri, dan jalur kereta api dapat berfungsi mulai awal 2011. Ini dapat dipastikan, karena proses penyelesaian pembebasan lahan warga menunjukkan perkembangan positif.
Humas Bapel BPLS, Akhmat Kusairi dikonfirmasi Senin (8/3) mengatakan, masalah utama adalah berjalannya proses negosiasi harga tanah kering dan bangunan yang terkena pembuatan relokasi infrastruktur jalan, seperti tol, arteri, dan jalur kereta api. Sedikitnya ada 11 desa di Kabupaten Sidoarjo dan 4 desa di Kabupaten Pasuruan yang terkena pembebasan lahan. “Untuk upaya pembebasan lahan, kami usahakan tahun ini dapat terselesaikan seluruhnya agar pada awal 2011 jalan sudah bisa difungsikan,” jelasnya.
Menurutnya, kontrak pembangunan jalan arteri sebenarnya sudah ditandatangani pada 2007 melalui penyelesaian multi years dengan target selesai pada 2009. “Uang sudah ada, tetapi pembebasan tanahnya belum selesai karena belum ada kesamaan pandang antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang komunikasi semakin bagus dan para pemilik tanah telah memahami arti penting tanah mereka untuk kepentingan lebih luas. Mereka memahami bahwa apa yang dilakukannya berguna bagi masyarakat Sidoarjo, Jatim, serta bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk relokasi infrastruktur, dibutuhkan kurang lebih 123,77 ha. Daerah yang terkena pembebasan lahan terbentang mulai dari Kecamatan Tanggulangin, Porong, dan Jabon di Kabupaten Sidoarjo hingga Kecamatan Gempol di Kabupaten Pasuruan.
Hingga Februari 2010, Bapel BPLS telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah kering dan bangunan dengan total luas 15.874 m2 dengan total pembayaran Rp 19.168.919.860. Daerah yang telah menerima ganti rugi, yaitu Desa Kebonagung sekitar 7.740 m2, Kelurahan Porong sekitar 1.583 m2, Desa Legok sekitar 114 m2, dan Desa Kejapanan sekitar 6.437 m2.
Perlu diketahui, jalan arteri ini memiliki arti sangat penting karena berdampak pada kelancaran arus transportasi di Jatim. Kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Porong telah mengakibatkan kerugian besar pada perekonomian Jatim. Setiap tahun, kerugian yang harus dialami Jatim tercatat sebesar Rp 11 triliun. Pihak Bapel BPLS berharap dengan terbangunnya jalan ini transportasi menjadi lancar kembali, dan penanam modal asing tidak ragu-ragu lagi masuk ke Jatim.
Sementara itu, untuk fly over Porong yang panjangnya mencapai 600 meter dan lebar 10 meter juga terus dikebut pengerjaannya. Fly over itu merupakan bagian dari paket IV proyek Relokasi Jalan Arteri Porong-Siring II yang total panjangnya mencapai 3,875 kilometer. Pembangunannya mulai dari Desa Kesambi Kecamatan Porong sampai ke Desa Kali Sampurno Kecamatan Tanggulangin. (raa)