DPRD KEPRI STUDI TENTANG PROGRAM KOMINFO JATIM

Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri) studi banding terkait program-program yang dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur. Ini dilakukan sebagai acuan dalam mengembangkan program-program pembangunan di Kepri utamanya di daerah-daerah terisolir.
    Anggota Komisi II, DPRD Kepri, Haripinto Tanuwidjaya saat kunjungan ke Dinas Kominfo Prov Jatim, Kamis (18/2) mengatakan, pihaknya ingin mengetahui bagaimana Jawa Timur utamanya Dinas Kominfo dalam menjalankan program pembangunan di daerah. Mereka juga ingin melihat bagaimana Kominfo dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat Jawa Timur terutama di bidang teknologi informasi, berikut dalam menjalankan kinerja keuangannya.
    Menurutnya, berbagai program di Jawa Timur yang menjadi tangung jawab Kominfo selama ini dinilai bagus. Namun dia tidak mengetahui apakah program itu sesuai dengan kebutuhan, serta bermanfaat bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan.
    Di Kepri sendiri, kata Haripinto, masih mengembangkan program dari pemerintah pusat yakni Desa Dering dan Desa Pintar. Desa dering adalah istilah untuk memberikan sambungan telepon kepada desa-desa yang hingga kini tidak tersentuh oleh sarana komunikasi. Sedangkan Desa Pintar adalah program desa yang dapat mengakses internet untuk kepentingan pengetahuan dan pembangunan.
    “Kedua program tersebut kini tengah dijalankan. Namun kami juga ingin membuat Media Center seperti yang dijalankan Kominfo, tetapi ini belum dilakukan,” katanya.   
    Kepala Dinas Kominfo Jatim, Drs Sudjono MM mengatakan, tidak sedikit program di Jawa Timur yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo menuai keberhasilan. Antara lain, telecenter, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan e-lelang.
    “Alhamdulilah program yang kami jalankan dinilai sangat bermanfaat oleh masyarakat, dan kami akan terus mengembangkannya,” ujar Sudjono.
    Untuk Telecenter misalnya, Kominfo sudah mengembangkannya hampir di seluruh daerah di Jawa Timur. Telecenter yang dibangun sejak 2005 kini berjumlah sebanyak 18 unit. Tahun 2010 ini, Kominfo akan membangun lagi empat telecenter baru, yakni di Magetan, Ngawi, Nganjuk, dan Bangkalan.
Pengadaan empat telecenter itu, rencananya dimulai pada Februari. Untuk besaran anggarannya, telah disiapkan dari APBD Jatim, yakni sebesar Rp 300 juta untuk tiap telecenter. Pembanguan telecenter akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim dan pemkab setempat. Dari dana itu, akan digunakan untuk pengadaan perangkat komputer, printer, mebel, LCD proyektor, kamera digital, AC, software berlisensi, honor pengelola selama satu tahun, mengadakan pelatihan teknis dan menajerial, pembinaan, dan memfasilitasi Forum Komunikasi Telecenter.
Sedangkan beban yang akan ditanggung oleh pemkab setempat, yakni gedung aset desa atau milik pemkab untuk operasional telecenter beserta sambungan listrik dengan daya yang cukup, memiliki tiga ruangan untuk ruang komputer, ruang pengelola, dan ruang pelatihan untuk tiga orang.
Pemkab juga memiliki kewajiban untuk memilih calon pengelola dari unsur masyarakat non pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang manajerial, bidang pemberdayaan masyarakat, dan di bidang teknologi informasi sesuai dengan posisinya dalam struktur pengelolaan.
“Prinsipnya pengelolaan telecenter sejak dibentuk akan dikelola dengan dana sharing dari pemprov dan pemkab/kota selama tiga tahun. Setelahnya, pengelolaan akan diserahkan secara keseluruhan pada kab/kota atau dikelola secara mandiri oleh manajemen telecenter itu sendiri,” ujarnya.
Manfaat telecenter pun tak sedikit. Dia mencontohkan telecenter di Kecamatan Tutur Pasuruan. Masyarakat tutur yang mayoritas petani tidak membiarkan begitu saja dengan adanya telecenter. Mereka menggunakan internet di telecenter untuk menggali informasi tentang pengembangan poduk pertanian, pembuatan pupuk, hingga pemasaran. Hingga kini pemasaran sudah sampai ke luar negeri seperti Australia, Jerman dan Jepang. “Bahkan distributor dari Australia dan Jepang pun memberi bantuan untuk pengembangan agrobisnya,” ujarnya.
Untuk kegiatan KIM, hingga kini terus dikembangkan oleh Kominfo. Kim memberikan manfaat terkait penyebaran informasi. Menurut, Sudjono kegiatan penyebaran informasi yang sangat diminati masyarakat yaitu Pertunjukan Rakyat (Pertura). “Meski di sekitar kita sudah canggih semua dengan menggunakan internet, tetapi jangan lupa jika komunikasi tradisional masih dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
Sedangkan program E-Lelang juga terus dijalankan. Program ini dijalankan dengan kerjasama antara tiap SKPD dan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim.
Saat ini kegiatan itu masih dibawah kordinasi biro administrasi pembangunan. “Secara administrasi sistem dipegang biro, sedangkan kominfo bertugas merangkul SKPD karena tidak semua SKPD pandai dalam TI, juga untuk memberikan password dan nomor lelangnya,” katanya.