RS PEMPROV DAPAT TAMBAHAN ANGGARAN JAMKESDA

Lima rumah sakit milik Pemprov Jatim akan mendapat tambahan anggaran untuk penanganan pasien masyarakat miskin (Maskin) yang masuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) non kuota atau Jamkesda. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hj Muzayyanah Muhannan SSos MSi di Gedung DPRD Jatim, Jumat (3/7) mengatakan, berdasar informasi Dinas Kesehatan Jatim dalam sosialisasi Perda Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda), sudah melaksanakan advokasi dan MoU dengan kabupaten/kota di Jatim. Pada 2008, APBD yang terserap untuk program Jamkesmas sebesar Rp 35 miliar yang digunakan untuk 5 rumah sakit milik Provinsi Jatim dan 9 UPTD dari total anggaran Rp 213,500 miliar atau 87,84%.Pemprov pada 2008 telah membuat regulasi tentang pelayanan kesehatan dengan Perda No 4/2008 tentang Jamkesda. Perda ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak tercover dengan program pemerintah pusat berupa jamkesmas.“Menurut penjelasan Dinkes, saat ini sudah ada sekitar 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) termasuk UPTD yang siap untuk melaksanakan perda tersebut. Mengingat saat ini masih tahap seleksi calon Dewan Wali Amanah (DWA), maka keberadaan Jamkesda belum dapat direalisasikan,” ujarnya.Terhadap keberadaan desa siaga yang tahun ini sudah terbentuk 7.456 desa, Komisi E meminta untuk dilakukan evaluasi, apakah masih aktif atau tidak keberadaan desa siaga tersebut.Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jatim, dr Pawik Supriadi SpJP mengatakan, tambahan anggaran tersebut dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Pemprov Jatim pada Agustus mendatang. ”Tambahan anggarannya berapa, itu melihat kebutuhan masing-masing rumah sakit. Yang pasti, Juli nanti akan ada laporan pertanggungjawaban dari masing-masing pimpinan rumah sakit,” ujarnya.Menurutnya, Agustus mendatang akan PAK APBD Pemprov Jatim disahkan. Sebab, di tahap pertama alokasi anggaran Jamkesmas non kuota lalu, lima rumah sakit milik Jatim yaitu RSU dr Soetomo, RSU Haji, RSU dr Syaiful Anwar (Malang), RSU dr Soedono (Madiun), dan RSJ Menur sudah terserap. Untuk itu, alokasi akan ditambah dalam PAK APBD nanti. Selain anggaran Jamkesmas non kuota yang ditanggung pemprov, biaya perawatan dan pengobatan pasien maskin yang memiliki kartu Jamkesmas ditanggung juga oleh pemerintah pusat. Sementara untuk program Jamkesmas non kuota di seluruh daerah di Jatim, saat ini diberlakukan sistem sharing. Pemprov Jatim menanggung biaya 40% dan pemkab/pemkot menanggung biaya 60%. Dengan begitu, maskin yang belum masuk dalam Jamkesmas kuota tetap mendapatkan penanganan melalui program Jamkesmas non kuota. Wakil Direktur Pelayanan Medik (Wadir Yanmed) RSU dr Soetomo, dr Urip Murtedjo SpB KL menjelaskan, pelayanan dan penanganan pasien maskin yang memakai kartu Jamkesmas maupun Jamkesmas non kuota sampai saat ini berjalan normal. Menurutnya, selama ini tidak ada masalah dalam penanganan pasien kedua program itu. Semua biaya perawatan dan pengobatan pasien Jamkesmas kuota maupun non kuota diverifikasi oleh tim verifikator. Selanjutnya, biaya perawatan, pengobatan, dan tindakan medis yang telah selesai diverifikasi itu, diklaimkan dan mendapatkan biaya pengganti. Kalaupun dananya habis, ia tetap melayani pasien. Nanti biaya pengganti itu bisa menyusul. Terkait sisa anggaran, pihaknya tidak tahu persis berapa sisa anggaran yang tersedia untuk penanganan pasien maskin yang masuk dalam program Jamkesmas non kuota itu. Akan tetapi, jika dananya habis, akan diajukan tambahan lewat PAK mendatang. Di sisi lain, dengan perubahan status jadi BLU (Badan Layanan Umum), rumah sakit bisa sedikit leluasa mengalihkan dana. Urip menyebutkan, ada program yang bisa didanai dengan pola KSO (Kerja Sama Operasi) dengan pihak ketiga. Misalnya, rencana pembangunan hotel rumah sakit dan penyediaan peralatan hemodialisa. ”Tidak menutup kemungkinan ke depan juga bisa kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengadaan obat dan peralatan kesehatan,” ujarnya.