APBD HANYA SEBAGAI STIMULATIF

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo mengimbau pada seluruh jajaran satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jatim untuk dapat memenuhi kebutuhan dana dengan tidak hanya mengandalkan dari anggaran APBD propinsi. Ia menjelaskan, pada dasarnya, APBD hanyalah bentuk stimulatif dari angaran yang dibutuhkan untuk membangun Jatim.Ini ditegaskannya saat membuka Rapat Pertumbuhan Ekonomi Jatim di kantornya, Rabu (3/6). Menurutnya, sejauh ini seluruh SKPD di Jatim hanya masih mampu mengandalkan anggaran dari APBD saja. “Padahal, di luar APBD masih banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk dapat memenuhi anggaran sendiri. Misalnya bekerjasama dengan perusahaan untuk bisa mendapatkan bantuan dana CSR,” ungkapnya.Dengan mengembangkan potensi yang ada di tiap jajaran SKPD Jatim, ia sangat optimistis ke depannya nanti, percepatan pertumbuhan ekonomi di Jatim lebih baik lagi. Selain itu, upaya perolehan anggran di luar APBD juga dapat dijadikan sebuah alternatif baru untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Seperti diketahui, pada 2009 ini Pemprop Jatim berhasil mengumpulkan dana CSR Rp 225 miliar untuk membantu masyarakat miskin di Jatim. Dana tersebut terkumpul dari berbagai BUMN dan BUMD di Jatim guna melaksanakan pelbagai program kemitraan yang telah disepakati melalui Momorandum of Understanding (MoU) pada April lalu.Dana yang terkumpul dari CSR perusahaan, dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelbagai program yang dikembangkan oleh Pemprop Jatim. “Anggaran dari APBD tidak menjadi kekuatan utama, karena dengan memanfaatkan dana CSR dari perusahaan pun sudah cukup membantu,” tuturnya.Menurutnya, dana tersebut baru rintisan dari sekitar 12 BUMN dan BUMD. Potensi CSR di Jatim dari semua perusahaan, baik BUMN, BUMD maupun swasta bisa mencapai Rp 3,5 hingga 5 triliun per tahun. Dana tersebut jauh lebih tinggi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim yang sekitar Rp 3,2 triliun.Pada masa kepemimpinannya, ia lebih memprioritas untuk pengalokasian APBD pada 2009 ini lebih ditekankan pada kebutuhan masyarakat kurang mampu. Adapun bentuk konkretnya diwujudkan melalui enam program atau jenis pelayanan dasar yang mendapat perhatian khusus dan diupayakan pembiayaan dibiayai oleh pemprop, yakni pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, renovasi 10 ribu rumah kumuh, narkoba dan CSR."Uang CSR itu tetap berada pada perusahaan yang bersangkutan. Jadi, program kita yang buat, perusahaan yang akan membiayai program tersebut. Dengan demikian, APBD Jatim bisa dimanfaatkan untuk program-program lain,” pungkasnya.