[i]Sekretaris Meneg BUMN ;[/i] PROGRAM CSR DAN PKBL TINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Coorparate Social Risponsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program baru di Indonesia khususnya di Propinsi Jatim untuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat.Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negera (BUMN) RI, Dr Said Didu saat memberikan arahan terhadap Program CSR dan PKBL, BUMN, Perbankan dan Non Perbankan di Kantor Pusat PT Bank Jatim di Surabaya Jumat (8/5) siang mengatakan, ide program ini sangat bagus dan baru di Indonesia. Propinsi lain belum mempunyai program ini maka perlu didukung agar bisa cepat terwujud. Yang penting dalam program membangun dan mensejahterakan rakyat, pemerintah harus menggunakan model kebersamaan bersinergi. Model seperti ini yang dilihat programnya dengan melibatkan semua unsur sumber daya termasuk BUMN dan non BUMN dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan siapa yang melaksanakan tetapi yang penting program pengentasan kemiskinan berhasil dengan baik. Saat ini, BUMN yang bergerak di pusat berjumlah 140 buah dan di daerah 70 buah. Program CSR dan PKBL di Jatim merupakan contoh yang baik bagi propinsi lain di Indonesia. Jika BUMD, BUMN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu bisa bersinergi dan bekerjasama dengan baik, maka pembangunan yang berujung mensejahterakan rakyat akan cepat terwujud.. Menurut Sai,d untuk pembangunan mensejahterakan rakyat diperlukan sumber dana yang berasal dari APBD dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) serta sumber dana dari cooperation. Tetapi yang paling tepat dan cepat mensejahterakan rakyat adalah sumber dana dari cooperation. Jika dana dari coorperation bisa cepat mensejahterakan rakyat maka dana dari APBD dan APBN akan diarahkan ke pembangunan infrastruktur dan diarah membantu yang lemah. Aset BUMN di Indomesia jumlahnya sekitar Rp 2.000 triliun. Jumlah aset BUMN tersebut sangat membanggakan rakyat Indonesia khususnya yang bergerak di sektor BUMN. Sedangkan keuntungan dari BUMN pada 2008 sekitar Rp 80 triliun sementara tahun sebelumnya perolehan keuntungan sekitar Rp 30 triliun, jadi ada peningkatan sekitar 190%. Inilah gambaran-gambran BUMN yang ada saat ini. Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo mengatakan, proram CSR dan PKBL Jatim ini merupakan program untuk mengentaskan kemiskinan dan orang tidak mampu. Program ini diharapkan bisa berhasil dan terus berkembang menjadi bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) kemudian berubah lagi menjadi Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) dan selanjutnya bisa menjadi program bentuk bisnis to bisnis. Potensi untuk program CSR dan PKBL di Jatim tersebut, pemerintah telah menyediakan dana sekitar Rp 3 triliun. Menurut Soekarwo, APBD Jatim hanya 1% dan APBD kabupaten/kota 1% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang jumlahnya sekitar Rp 628 triliun. Jumlah APBD propinsi dan kabupaten/kota Jatim yang 2% ini menjadi bagian teman dan mitra pertumbuhan indeks harga berlaku di Jatim. Sedangkan pendapatan perkapita masyarakat Jatim saat ini sekitar 2.000 dolar AS. Kondisi seperti ini telah menyumbangkan perkembangan perekonomian Jatim yang bergerak di BUMN, BUMD dan lintas sektor. Melihat kondisi seperti itu, maka APBD propinsi dan kabupaten/kota di Jatim akan diurus oleh Kementerian Negara BUMN sedang yang diluar sektor non APBD tersebut akan dikerjakan oleh pemerintah daerah Jatim. Dari jumlah Rp 628 triliun PDRB Jatim sekitar 31% diperoleh dari perdagangan dan restoran, 27% didapat dari sektor industri dan 16,59% berasal dari budidaya hasil pertanian. Dilihat dari APBD yang jumlah 1% dari PDRB tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Jatim. Untuk itu gubernur meminta Bank Jatim yang menjadi koordinator perbankan di Jatim mendorong bank-bank di Jatim untuk berinvestasi besar-besaran di Jatim. Program sasaran investasi yang ideal dan telah dipersiapkan oleh Pemerintah Jatim yakni di sektor agro industri dan agrobis.