GUBERNUR MINTA, DANA CSR PKBL BUMN UNTUK BANTU GAKIN

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH Mhum meminta pada seluruh jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat menyalurkan dana coorporate social responsibility (CSR) pada program kemitraan bina lingkungan (PKBL) untuk membantu warga miskin (gakin) di Jatim. Ini ditegaskannya saat memberikan arahan pemanfaatan CSR PKBL BUMN di kantor Bank Jatim, Surabaya, Kamis (16/4).Dalam menyampaikan arahan kebijakannya, ia menegaskan pada seluruh BUMN dan BUMD di Jatim agar memaksimalkan dana CSR untuk digunakan membangun Jatim dari sektor terkecil, yakni masyarakat menengah ke bawah.Ia menuturkan, ini perlu dilakukan karena jumlah warga miskin di Jatim masih cukup tinggi, yakni mencapai 63% dari total jumlah penduduk dan kebanyakan dari kalangan petani. Sedangkan 15,89% lebih pada budidaya pertaniannya. Seperti diketahui, jumlah penduduk di Jatim saat ini 38,03 juta jiwa.Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menjelaskan, dana CSR dari BUMN atau BUMD dapat dikembangkan di berbagai bidang misalnya UMKM yang potensial di Jatim, misalnya pada bidang peternakan seperti pengembanganbiakan sapi di Madura, Pengembangan ternak kambing etawa di Pacitan, pembangunan jembatan, hingga pengembangan bidang pertanaian.”Dengan menyalurkan dana CSR tersebut, masyarakat dan pihak BUMN akan sama-sama diuntungkan,” ungkapnya. Menurutnya, jika ini dapat ditindaklanjuti dengan baik, pihak BUMN dapat mempromosikan perusahaannya melalui promosi lewat spanduk atau branding. Selain itu, masyarakat kurang mampu sebagai pelaku UMKM akan diuntungkan dengan adanya bantuan CSR untuk pengembangan usahanya.Seperti diketahui, sejauh ini dana pemasukan dari usaha di Jatim mencapai Rp 628 triliun dan sekitar 8% dari total tersebut, yakni sekitar Rp 53,04 triliun berasal dari UMKM. Data tersebut diketahui dari hasil total UMKM yang terdaftar atau telah mengajukan ijin pada pemprop, kab/kota, hingga yang belum mengajukan ijin.Selain itu, untuk perbaikan kualitas hidup gakin, rencananya Pemprop Jatim dengan menggunakan dana APBD akan membangun rumah layak huni dengan merenovasi sejumlah 10.000 unit rumah kumuh. Sejauh ini, jumlah rumah kumuh di Jatim mencapai 1,8 juta unit. Sisanya, diharapkan bagi pihak BUMN atau BUMD dapat menyalurkan dana CSR untuk membantu menyelesaikan perbaikan rumah kumuh di Jatim.Asisten II Setdaprop Jatim, Chairul Djaelani menambahkan, terkait penyaluran dana CSR di Jatim dari BUMN pada UMKM kini perlu diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun proses integrasi tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah. Ini dilakukan, agar dana bantuan berupa CSR dapat disalurkan pada unit UMKM di seluruh Jatim lebih merata, sesuai dengan segmentasi atau sasaran yang diharapkan dari pihak perbankan.Bantuan dan akses modal pun juga perlu diintegrasikan, agar terjadi pemerataan usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat. ”Dengan potensi SDA yang berlimpah di Jatim, ia juga berharap ke depan Jatim dapat menjadi pusat agribisnis terkemuka di Indonesia yang dikembangkan melalui UMKM,” tambahnya.