TAHUN 2009, PEMPROP TETAPKAN TIGA PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pada 2009, Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah menetapkan tiga prioritas pembangunan. Ini dilakukan karena pemprop bertekad memperkokoh sendi-sendi kesejahteraan masyarakat serta berupaya meningkatkan pelayanan dan mengurangi kemiskinan. Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Setia Purwaka SIP MM usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2009 di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (7/1) mengatakan, tiga prioritas pembangunan, yakni peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pedesaan melalui penguatan ekonomi yang didukung pertanian infrastruktur dan energi, serta mendukung reformasi birokrasi melalui mengadakan kelembagaan dan kebijakan publik.Penetapan tiga prioritas itu telah sesuai dengan Instruksi Presiden RI yang menyatakan agar terus bekerja keras memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat terutama dari kelompok yang belum terentaskan dari kemiskinan dan pengangguran. Dalam RPJM Nasional 2003-2008, telah ditetapkan agenda pembangunan nasional, yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Atas dasar tersebut, maka penyusunan anggaran dan kegiatan pada 2009 akan dilakukan dengan cara realistis, proporsional dengan memperhatikan dinamika pembangunan dan permasalahan yang ada di masyarakat, serta adanya skala prioritas. Ini dilakukan, karena pemrop mengemban tanggung jawab untuk dapat melaksanakan APBN dan APBD secara benar, teliti, dan konsisten sesuai perundang-undangan.Semua itu bisa dicapai, jika semua jajaran pemprop memiliki komitmen dan konsistensi untuk melaksanakannya. ”Komit yang harus kita pegang adalah hindari kebocoran dan penyelewengan anggaran, laksanakan anggaran sejak awal, sederhanakan dokumen, pertimbangkan profesionalitas terhadap pengelola anggaran, kaji anggaran secara kontinyu, efisiensi penggunaan anggaran, dan sebarkan informasi dan pengamanan menghadapi Pemilu 2009 agar berjalan aman, lancar, dan tertib,” ujarnya.Menyesuaikan kondisi dan permasalahan yang ada, pembangunan 2009 mengambil tema ”Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”. Dengan begitu, telah diprioritaskan tiga pembangunan, yakni peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan masyarakat pedesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi, serta meningkatkan upaya anti korupsi dan pertahanan keamanan.[b]DIPA dan DPA[/b] Pada kesempatan itu, Setia Purwaka menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2009 sebesar Rp 25,3 triliun dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2009 sebesar Rp 6,3 triliun. DIPA APBN tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 8,3 triliun, belanja barang Rp 3,5 triliun, belanja modal Rp 5,5 triliun, dan bantuan sosial sebesar Rp 8 triliun. Menurut Setia, penyerahan DIPA APBN 2009 merupakan kelanjutan dari penyerahan oleh Presiden RI kepada Gubernur seluruh Indonesia pada 5 Januari 2009. Ini dilakukan agar dapat dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan diharapkan dapat mempercepat kebijakan program dalam menghadapi krisis global dan permasalahan umum yang dihadapi di daerah. Selain itu, juga merupakan simbol dan tanggung jawab untuk melaksanakan program kerja dengan mengelola anggaran 2009 secara akuntabel, proporsional, profesional, transparan, dan terbuka. Dikatakan Setia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008 target pertumbuhan ditetapkan 6,3%. Sejak kejadian lumpur Sidoarjo, posisi Jawa Timur selalu berada di posisi keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara sebelum terjadi lumpur Lapindo, Jatim selalu berada di posisi kedua. Meski demikian, pertumbuhan PDRB hingga triwulan ketiga masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama. Namun sejak adanya krisis global, PDRB Jatim tumbuh 6,04% atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni 6,31%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 6% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan.Pada 2007, pertumbuhan ekspor non migas Jatim mencapai 31,6%, artinya merupakan pertumbuhan yang fantastis dan menempatkan Jatim bereda di urutan kedua setelah DKI Jakarta. Sampai saat ini, realisasi penyerapan keuangan APBN di Jatim 2008 sekitar 96% dari total Rp 19,82 triliun. Sementara dari hasil evaluasi APBD Jatim 2008 mencapai 98% dari Rp 7,314 triliun. Tidak tercapainya penggunaan anggaran, karena efisiensi belanja, pengembalian sisa lelang, kurang cermatnya memprediksi alokasi dan penggunaan anggaran, serta adanya kegiatan yang dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu, kondisi lapangan dan proses lelang.Penyerahan DIPA APBN 2009 diwakili oleh Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Ketua Pengadilan Tinggi Jatim, Kepala Perwakilan BPK di Surabaya, Kajati Jatim, Rektor Unesa, Bupati Sidoarjo, Kakanwil Ditjen Anggaran Surabaya, Walikota Surabaya, Kakanwil Dep Hukum dan HAM Jatim, BPS Jatim, Kadis Kependudukan Jatim, dan Kadis Perikanan dan Kelautan Jatim. Sementara penyerahan DPA APBD diwakili oleh Kepala Badan Penanaman Modal Jatim, Kadis PU Bina Marga Jatim, dan Kadis Tenaga Kerja Jatim.