KPK Imbau Paslon Tidak Gunakan Politik Uang di Pilkada Serentak

Jatim Newsroom- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengimbau kepada peserta Pilkada 2018 di Jatim untuk menghindari tindakan politik uang (money politics), agar pada Pilkada 2018 ini terpilih pemimpin yang berintegritas.

Wakil Ketua KPK, Laode M  Syarif ditemui di gedung negara grahadi, Rabu (7/3) mengatakan, imbauan ini keluar setelah ketua KPK Agus Rahardjo menerima laporan dan pengaduan masyarakat. "Jadi, ada beberapa itu (calon kepala daerah, red) yang asal-usulnya ada laporan yang masuk seperti (pengaduan dari masyarakat, red) tadi," kata Laode.

Namun, Laode tidak menyebutkan lebih jauh, siapa calon kepala daerah maupun wilayah mana di Jawa Timur yang diadukan oleh masyarakat kepada KPK, seperti yang dimaksud oleh Agus Rahardjo.

Ia juga menyampaikan, KPK juga telah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan dan Polri dalam hal pengawasan potensi korupsi yang dilakukan oleh calon kepala daerah, termasuk di Jawa Timur. "Baru kemarin, kami menandatangani MoU dengan Kejaksaan dan Polri di Ancol Jakarta," ujarnya.

Adapun beberapa hal yang akan diawasi oleh KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam MoU itu, terutama calon kepala daerah yang masih menjabat (petahana) yang berpotensi menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan kampanye. “Selain itu juga penyelenggara, seperti kemarin Polisi menangkap KPU dan Bawaslu di Garut. Itu yang akan diawasi. Jadi, bukan cuma para kandidat, tapi juga penyelenggaranya," kata Laode. (Pca/p)