Gubernur : Deklarasi Majapahit, Ubah Antri Menjadi Anti Uang

Jatim Newsroom- Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo menyatakan, Deklarasi Majapahit adalah mengubah kebiasaan dari antri uang menjadi anti uang. Komitmen ini bukanlah hal mudah, namun harus dilaksanakan untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Hal tersebut disampaikannya dalam Deklarasi Majapahit tolak politik uang dan lawan politik kotor yang memanfaatkan isu suku ras agama dan antar golongan (sara) yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Jawa Timur di Hotel Majapahit, Rabu (14/2).

Bersama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur beserta jajaran Forkopimda dan elemen masyarakat lainnya melakukan deklarasi tolak politik uang dan melawan kampanye kotor yang mengumbar isu suku agama ras dan antar golongan (SARA).

Ketua Bawaslu Jatim, Mohammad Amin mengatakan, deklarasi ini dibuat dengan tujuan menciptakan Pilkada yang aman kondusif dan nantinya diharapkan menghasilkan pemimpin yang berintegritas.Berikut butir-butir Deklarasi Majapahit: pertama, Mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dari praktik politik uang dan sara karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedua, Tidak menggunakan politik uang dan Sara senagai sarana meraih simpati pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat.

Ketiga, Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdaskan program kerja dan bukan karena politik uang dan SARA. Keempat, Mendukung kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan Sara yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu. Kelima, Tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun juga yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran pitik uang dan SARA.

Deklarasi ini dihadiri oleh dua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak, juga Gubernur Jatim yang kini masih menjabat Soekarwo, serta Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, dan jajaran Forkopimda lain. Selain itu, deklarasi ini juga dihadiri mahasiswa serta pelajar, dari perguruan tinggi dan sekolah menengah atas yang ada di Surabaya. (jal/p)