Cegah Penipuan, Minta Indentitas Petugas SE

Untuk menghindari penipuan berkedok petugas Sensus Ekonomi 2016, masyarakat diminta tidak segan menanyakan identitas pelaksana Sensus Ekonomi. Warga berhak meminta identitas petugas untuk menghindari aksi penipuan seperti pernah terjadi. Petugas dilengkapi kartu pengenal dan atribut.

Kepala BPS (Badan Pusat Statitistk) Kota Surabaya, Lutfin Fana mengatakan, BPS sejak awal sudah mengingatkan dan mewanti-wanti petugas dan pengawas sensus untuk menggunakan atribut dan siap “dicurigai” warga serta harus tetap menjalankan tugas dengan baik.

Pernyataan itu menanggapi pemberitaan media sosial menyangkut aksi penipuan berkedok petugas sensus di suatu daerah di Jawa. Menurutnya, sejak dimulainya sensus 1 Mei 2016 hingga pekan kedua Mei, belum ada laporan yang menyatakan kesulitan besar dalam menjalankan pendataan usaha di Surabaya. Walaupun ada laporan ada juga warga yang menolak disensus dengan berbagai alasan.

Dikatakannya, petugas terus berupaya mendata warga yang menolak dengan menegaskan bahwa hasil pendataan tidak ada kaitannya dengan pajak. Sebaliknya justru untuk kepentingan pengusaha. Data sensus ekonomi diharapkan bisa memberikan masukan yang akurat tentang dunia usaha di dalam negeri sehingga pemerintah bisa menjalankan kebijakan terkait usaha.

Sesuai tujuannya, cakupan Sensus Ekonomi adalah seluruh usaha atau perusahaan di lokasi permanen seperti mal, perkantoran, hotel, restoran, bank, dan lokasi tidak tetap seperti kaki lima serta usaha keliling dan rumah tangga. Harusnya, kata dia, semua jajaran mendukung kegiatan sensus itu datanya diperlukan negara.

Penipuan di suatu daerah diharapkan tidak mengganggu berjalannya sensus. Aparat diminta mencari pelaku dan menghukum berat karena telah mengganggu tugas kenegaraan.

Pada SE 2016 BPS Jatim menerjunkan 52.500 petugas untuk mendatangi rumah warga di seluruh daerah di Jatim. Kepala BPS Jatim, Teguh Purnomo, menambahkan, sensus dilakukan selama sebulan dimulai 1-31 Mei. "Petugas mengajukan 22 pertanyaan dasar," katanya.

Beberapa pertanyaan, di antaranya adalah ‎nama, alamat, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, penggunaan internet, nilai input, dan output perusahaan. "Apabila mereka tak punya usaha, bagi kami itu sudah merupakan data. Demikian juga dengan mereka yang memiliki usaha. Sekecil apapun usahanya, misalnya jualan pisang goreng, tetap akan didata. Dalam bahasa statistik, usaha itu adalah setiap kegiatan yang berpotensi utung dan rugi," ujarnya.

Menurut dia, sensus kali ini merupakan tahap awal. Tahun depan sensus akan dilanjutkan lebih rinci dan fokus pada para pemilik usaha berskala menengah ke atas. "Dengan begitu, kami bisa mendapat data rinci. Kalau sensus dilakukan secara keseluruhan, bukan kewalahan saja, tapi datanya bakal numpuk, sehingga kalau terlalu lama datanya bisa tak berguna," kata dia.

Sensus ekonomni 2016 dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat dan untuk pengembangan usaha dan pembangunan di Jawa Timur khususnya dan Indonesia umumnya. Sejumlah kegiatan yang dilakukan Sensus Ekonomi 2016 adalah; pemetaan potensi (level) ekonomi menurut wilayah jenis dan usahanya seperti benchmarking PDB untuk pemerintah pusat dan PDRB untuk pemerintah daerah/provinsi. Tersedianya sampling frame untuk berbagai kegiatan survey di bidang ekonomi (survey harga, produksi, distribusi, jasa dan survey khusus).

Selain itu terbangunnya bisnis data dan benchmark updating integrated business register. Karakteristik usaha menurut skala usaha. Karakteristik usaha (unik); franchise, e-commerce/on-line business, multilevel, marketing dan lain-lain. Kemudian pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah dan tinjauan prospek bisnis dan perencanaan investasi di Indonesia.

Untuk SE 2016 secara nasional telah disiapkan dana Rp 2,1 triliun dan Jawa Timur kebagian 14-15 persennya. Hasil SE 2016 akan diumumkan 17 Agustus 2016. Data rincinya SE 2016 akan diumumkan tahun 2017. (jal)