Peneliti Politik BRIN : Sudah Saatnya Masyarakat Ikut Berperan Aktif Mengawasi Pemilu

Jatim Newsroom –  Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mouliza Donna, mengatakan, sudah saatnya masyarakat ikut berperan aktif dalam Pemilu, salah satunya dengan menjadi pengawas keberlangsungan Pemilu secara sukarelawan. 

Pernyataan tersebut disampaikan Donna, saat Ia berkesempatan hadir menjadi pembicara dalam dialog interaktif program Surabaya Pagi Ini, bertajuk ‘Jelang Kampanye, Saatnya Awasi Pelaksanaannya’ di siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya, secara daring, pada Kamis (23/11/2023). 

“Di pemilu 2024 mendatang, saat ini msayarakat tidak hanya menjadi objek yang akan disasar oleh para kandidat dalam arti mereka hanya menjadi pemilih. Ini sudah saatnya masyarakat ikut andil dan menjadi subjek dalam Pemilu, dengan cara berperan aktif salah satunya menjadi pengawas selama Pemilu. Hal ini dalam arti secara sukarelawan bisa mengawasi jalannya Pemilu,” tutur Donna. 

Lebih lanjut, Donna menerangkan, terlebih keadaan politik pada masa Pemilu saat ini, terdapat hal yang sangat sulit dibedakan antara sosialisasi dan kampanye, maka Donna menyarankan masyarakat ikut andil dalam mengawasi pemilu. 

“Ada hal-hal yang tidak satu nafas mengenai batasan sosialisasi sampai mana, kampanye sampai di mana. Ini membutuhkan peran dari penyelenggara pemilu. Dalam hal ini antara KPU dan Bawaslu, harus sangat sinkron dan harus duduk bersama untuk saling mendefisinisikan mana yang termasuk dalam ranah sosialisasi dan mana yang di ranah kampanye. Sehingga ada batasan yang jelas antara sosialisasi dan kampanye,” terangnya. 

Terkait sosialisasi dan kampanye dalam tahapan proses Pemilu, Donna menyebutkan, terdapat peran media yang berdiri sebagai salah satu pilar demokrasi yang seharusnya ikut memberikan pendidikan politik pada masyarakat. 

“Tapi saat ini orang-orang partai membuat medianya sendiri, tidak lagi media yang disusupi orang partai. Justru terbalik, orang-orang partai yang pada akhirnya membuat platform -nya sendiri. Namun, meskipun media tersebut didirikan partai, tapi secara manajemen di dalam media tersebut seharusnya tetap memegang prinsip-prinsip transparansi dan juga ketidak berpihakan pada siapapun,” terang Donna. 

“Sebab media itu, sampai saat ini menjadi platform yang sangat mudah untuk mempersuasi masyarakat. Apalagi kalau kita membagi itu ke dalam kelompok masyarakat terutama ketika menyasar kelompok ibu-ibu,” sambung Donna. 

Terlebih pada media sosial, Donna menuturkan, bahkan saat ini kampanye itu bisa melalui aplikasi-aplikasi dating. 

“Oleh karena itu, hal-hal yang berbau kampanye di media sosial, harus segera dimitigasi oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu terutama. Sehingga penyelenggara pemilunya harus selalu up date dan mereka tidak boleh gaptek. Para penyelenggara pemilu ini PR-nya cukup kompleks , di samping harus mengawasi kampanye secara nyata, juga harus mengawasi kampanye di media sosial yang sangat risky,” jelas Donna. 

Donna menilai, media sosial lebih efektif dalam sosialisasi dan kampanye, karena kekuatannya yang di luar batas ruang dan waktu. “Tetapi kekurangannya karena tidak terbatas itu, makanya ketika ada berita tidak benar, fake news, hoax, maupun black campaign, itu bisa lebih masif terjadi di media sosial. Sehingga ketika menggunakan media sosial harus sangat bijak dan bekal literasi politiknya harus ada dulu,” ucapnya. 

Berdasarkan data BPS, Donna mengungkapkan, ternyata DKI Jakarta dan Maluku Utara menjadi salah satu provinsi yang memiliki banyak anak muda, itulah mengapa jadi wajar pengakses media sosial juga banyak dari sana. 

“Selain itu, Bawaslu juga mengeluarkan data kerawanan Pemilu dengan isu strategis kampanye di media sosial. DKI Jakarta dan Maluku Utara adalah dua wilayah yang paling rawan kampanye di media sosial. Untuk dua wilayah ini, mereka harus betul dikawal supaya penggunaan media sosial di masa kampanye tidak menjadi penyelewengan yang akhirnya menjadi biang kemunculan dari hoaks, maupun black campaign,” ungkap Donna. 

Supaya masyarakat tidak takut dalam melakukan pengawasan maupun pelaporan pelanggaran secara sukarela di era Pemilu, Donna berpesan, harus ada jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang akan berpartisipasi politik secara aktif. 

“Tidak hanya saat Pemilu tetapi juga di seluruh rangkaian kehidupan berbangsa dan bernegara. Supaya mereka tidak ragu berani melaporkan segala macam pelanggaran tidak hanya penyelenggaraan pemilu tetapi juga pada saat pemerintahan berjalan,” pungkas Donna. (vin/s) 

#pemilu #RRI #RRI Surabaya #BRIN