Rangkaian Roadshow Bus Antikorupsi
KPK RI Tekankan akan Utamakan Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia
Diunggah pada :
13 Juni 2024 18:35:14
69
.jpeg)
Jatim Newsroom – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menekankan, akan mengutamakan upaya pencegahan korupsi untuk menjaga keefektivitasan pemberantasan korupsi. Pernyataan tersebut dikatakan Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK RI, Aminudin, saat berkesempatan menjadi pembicara dalam talkshow Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya, bertajuk ‘Titik Rawan Korupsi pada Sektor Bisnis Menjelang Pilkada’, di stasiun radio RRI Surabaya, Kamis (13/6/2024).
“Tapi sejatinya KPK itu lebih mengutamakan upaya pencegahan, karena saya pikir ke depan pun upaya pencegahan itu mestinya jauh lebih efektif ya dalam rangka untuk menjaga efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia,” ujar Aminudin saat ditemui usai siaran di Radio RRI Surabaya.
Aminudin menjelaskan, terdapat beberapa potensi titik rawan korupsi yang harus diwaspadai. “Jadi potensi-potensi korupsi di sektor bisnis, pertama terkait ketika para pelaku usaha itu akan mendapatkan atau mengikuti proyeknya pemerintah baik di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur, itu biasanya masih saja ada yang namanya kolusi secara vertikal dan kolusi secara horizontal,” jelas Aminudin.
Kolusi secara vertikal, dijelaskan Aminudin, artinya kolusi antara calon vendor dengan pejabat di Pemda. Baik itu dengan PPK-nya atau dengan KPA-nya, atau kepala dinas bahkan sampai kepala daerahnya.
“Sedangkan untuk kolusi secara horisontal, di antara calon vendor itu sudah sepakat untuk berbagi proyek. Cara paling sederhana kan misalkan perusahaan ini sudah biasa ikut proyek di Pemerintah tapi ada satu dokumen yang mereka secara sengaja tidak diikutkan dalam dokumen pada saat mereka bidding,” tukas Aminudin.
Selain itu, Aminudin juga menyebutkan, ada pula terkait masalah perizinan, yang dianggap termasuk titik rawan terjadinya potensi korupsi. “Jadi perizinan-perizinan yang merupakan kewenangan kepala daerah yang biasanya diturunkan ke kepala dinas, itu juga menjadi area yang rawan. Untuk kemudian dijadikan transaksional. Artinya seperti saya berikan izin ini tapi kamu harus ada kontribusi ke saya itu yang secara umum ya, area potensi korupsi di sektor bisnis itu, ketika dia bidding proyek ketika dia mengurus perizinan,” ujarnya.
Aminudin kemudian menerangkan beberapa konsekuensi sanksi yang diberikan KPK untuk implementasi kasus korupsi yang ada. Menurutnya, di Jawa Timur sudah ada banyak badan usaha yang terlibat dalam proses kasus usaha penyuap kepada pejabat di lingkungan Pemprov Jatim maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Namun dengan segala sanksi yang ada, Aminudin tetap menegaskan, KPK RI lebih mengutamakan tindakan pencegahan terjadinya korupsi.
“Kalau sanksinya tegas, jika kasusnya tindak pidana korupsi akan dilakukan penegakan hukum oleh temen-temen. Tapi kembali kami berharap upaya penegakan hukum, upaya reparasi pada upaya terakhir, ya. Artinya setelah upaya kami dipenjagaan sudah maksimal, namun tidak diindahkan maka harus ada sanksi yang diberikan, berupa hukuman badan, denda digital, dan seterusnya itu yang bisa kami lakukan,” pungkasnya.
Diketahui, hadirnya Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK RI, Aminudin dalam siaran radio RRI kali ini merupakan salah satu dalam rangkaian kegiatan Roadshow Bus Antikorupsi program milik KPK RI yang pada tahun 2024 ini berkeliling Pulau Jawa untuk menebarkan benih antikorupsi di masyarakat dari segala lapisan mulai pemerintah hingga tingkat terkecil di masyarakat. Selain, Aminudin, turut hadir pula pembicara lain dalam siaran radio RRI, yakni Ketua Komite Advokasi Daerah Provinsi Jawa Timur, Reswanda. (vin/s)
