Dukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Pemprov Jatim Gelar Rakor dan Business Matching P3DN

Jatim Newsroom – Sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam mendukung gerakan nasional yakni bangga dengan produk buatan Indonesia atau Produk Dalam Negeri (PDN), kedua kalinya Pemprov Jatim menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jawa Timur, di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (30/5/2024).

Kegiatan bertajuk ‘Wujudkan Kemandirian Industri Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas’ tersebut, bertujuan untuk melakukan koordinasi dan penguatan komitmen belanja P3DN, serta mempertemukan instansi pengguna produk dalam negeri dengan pelaku usaha industri dalam negeri. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan terdiri dari, 64 perangkat daerah, 10 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 16 pelaku industri yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kegiatan dibuka oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam arahannya Ia menyampaikan, kegiatan ini untuk menindak lanjuti indikator pembangunan yang salah satunya penerapan P3DN yang menjadi konsentrasi Pemprov Jatim dalam mendukung gerakan bangga buatan produk Indonesia. 

“Terkait dengan makro ekonomi kita walaupun ada sedikit penurunan dari 5,1% menjadi 4,81% tetapi masih di atas nasional. Ini menunjukkan sektor ini bergerak dengan baik, apalagi kontribusi Jawa Timur masih di nomor dua unuk Indonesia. Yakni sebesar 14,6% dan 25% se-Pulau Jawa. Jadi tanpa Jawa Timur pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berat,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Adhy menerangkan, yang membuat sumber perekonomian Jawa Timur maju adalah sektor pengolahan. Dikatakannya, sektor pengolahan Jawa Timur berdasarkan catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Disperindag Jatim) sebesar 31,5%, selebihnya adalah sektor perdagangan dan pertanian. 

“Nah, ini dengan investasi kita yang cukup besar, dan nilai ekspor kita yang surplus sampai 54%, tentunya menunjukkan potensi produk dalam negeri ini bisa mendunia ke negara lain. Jadi dalam ekonomi makro ini kita ingin produk-produk Jawa Timur khususnya bisa mendunia, sehingga produk lokal harus kita lindungi dan fasilitasi dalam setiap pergerakannya,” terangnya. 

Terkait implementasi dari komitmen penggunaan P3DN, Adhy menyebutkan, berdasarkan data dari Big Book tercatat ada 30,6%. Dengan capaian sebesar itu untuk saat ini, Adhy mengapresiasi seluruh perangkat daerah terkait, dan BUMD karena sudah melaksanakan kebijakan gerakan bangga buatan Indonesia. 

“Kita kan sebenarnya sudah bagus ya, bahwa pemenuhan P3DN kita sudah di atas 40%, kebijakannya, standarnya minimal 40%, kita sudah di 53% untuk tahun 2023 lalu. Dan sekarang sudah mulai bergerak, kemarin dari 11% menjadi sekarang 22%, dan terbaru saat ini menjadi 30,6%. Sehingga, target kita kalau tahun 2023 kemarin ditutup pada kisaran 80%, kali ini kita ingin mencapai 90%. Di situ perbandingan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanaka,” sebut Adhy. 

“Jadi bentuk upaya kita adalah bukan hanya untuk internal APBD saja, tapi bagaimana semua produk-produk dari Jawa Timur bisa mendunia, bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri begitu,” sambungnya. 

Adhy mengungkapkan, Provinsi Jawa Timur menempati posisi ketiga untuk pelaksanaan P3DN antar provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan peringkat tersebut Adhy mengarahkan supaya persoalan teknis terkait sistem pengadaan langsung atau tidak langsung terdapat input yang harus ditagging dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

“Untuk APBD, yang kita lakukan pertama secara teknis dulu, bahwa kita ada proses ketika input di sistem pengadaan, di biro pengadaan ini harus tertagging. Ini persoalan ketertiban saja, dalam mencatat, begitu di tagging bahwa yang diadakan ini adalah barangnya produk dalam negeri, maka hal tersebut masuk presentasinya, sehingga bisa melebih dari 50% nanti seperti itu. Yang kedua, ya secara teknis-teknis perlindungan kepada industri, sertifikasi, dan peningkatan,” imbaunya. 

Adhy menegaskan, harus dilakukan percepatan, karena ada beberapa baran atau produk yang masih abu-abu digunakan baik itu produk luar negeri atau produk yang tidak harus dierstifikasi kandungan input-nya berapa. “Dengan cara seperti itu maka otomatis tagging-nya barang yang dibeli ini adalah barang dalam negeri,” tukasnya. 

Produk luar negeri yang saat ini masih dinilai sulit untuk dialihkan menggunakan produk dalam negeri, menurut Adhy, biasanya adalah alat-alat kedokteran dan laboratorium. “Hal itu karena di Indonesia masih belum bisa diproduksi apalagi standar internasional mewajibkan memakai alat-alat produk luar negeri itu, jadi masih ditoleransi. Sambil alih teknologi untuk bisa TKDE-nya bagus, kita lakukan langkah-langkah untuk sertifikasi yang lainnya,” ujarnya. 

Adhy berpesan, agar semua proses pengadaan barang harus betul-betul mengutamakan PDN. Selain itu, supaya melakukan tagging terhadap produk buatan dalam negeri. Sehingga melalui kegiatan ini Ia berharap semoga produk-produk Jawa Timur bisa mendunia. “Kegiatan ini merupakan upaya Pemprov Jatim terkait implementasi P3DN, supaya produk-produk dari Jawa Timur bisa mendunia,” pungkasnya. (vin/hjr) 

#pemprov jatim #Disperindag Jatim #Pj. Gubernur Jawa Timur #P3DN #TKDN