ITS ikut berperan Dalam Program lima Juta Sertifikat Tanah

Jatim Newsroom - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ikut berperan dalam program pemerintah terkait dengan target realisasi 5 juta sertifikat tanah yang dicanangkan pada tahun 2017. Keterlibatan ITS dalam program ini terkait dengan upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM) bidang pemetaan dan teknologi, yang menjadi bagian terpenting dalam proses pengukuran dan pembuatan sertifikat. Demikian disampaikan Ketua Panitia Workshop Tata Kelola Pertanahan sebagai Strategi Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), Lalu Muhamad Jaelani ST MSc, pada siaran persnya melalui Humas ITS, Selasa (15/11).Dikatakannya, sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo yang memberikan target kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, agar pada tahun 2017 minimal bisa menyelesaikan 5 juta sertifikat, tahun 2018 minimal 7 juta dan tahun 2019 minimal 9 juta tanah masyarakat di Indonesia sudah harus bersertifikat.Menurutnya, target itu membutuhkan SDM cukup banyak dengan kualifikasi yang juga sangat khusus di bidang geospasial. Dalam kondisi normal, BPN maksimal hanya bisa menyelesaikan sebanyak 1 sampai 1,5 juta sertifikat. "Jika targetnya diminta mencapai 5 juta sertifikat, maka harus ada program khusus untuk itu," ujar dosen Teknik Geomatika ITS ini.Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim ITS ini juga menjelaskan, untuk itulah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,meminta perguruan tinggi menyiapkan 10.000 juru ukur untuk menjadi surveyor berlisensi. Hal ini guna menyelesaikan target sertifikasi 55 juta bidang tanah hingga tahun 2025. Pihak Kementerian pun menggandeng berbagai pihak terkait, dalam hal ini, Ikatan Surveyor Indonesia dan perguruan tinggi penyelenggara program studi teknik geomatika di seluruh Indonesia. "Mereka diharapkan berjuang keras guna mencari terobosan agar target yg diberikan pemerintah bisa terlaksana dengan cepat dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan aspek akurasi spasial dan kepastian hukum.” lanjutnya.(ern)