Jumat, 19 April 2024

Gubernur Jatim Siapkan Program Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Diunggah pada : 8 Mei 2020 7:02:40 65

Jatim Newsroom - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyiapkan bansos social safety net untuk warga terdampak Covid-19. Recana ini disampaikan gubernur saat memimpin rakor secara virtual bersama bupati/wali kota se-Jawa Timur terkait penyaluran bansos belum lama ini, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Pertama yaitu bansos suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kemudian juga program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren, dan mulai dinikmati warga terdampak Covid-19 di Jawa Timur adalah dana pelapisan pada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis kelurahan.

Dana tersebut sudah ditransfer ke masing-masing rekening KPM yang berbasis kelurahan melalui pengisian rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dengan intervensi ini, maka setiap KPM berbasis kelurahan, tidak hanya mendapatkan bantuan Rp 200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga ditambah top up sebesar Rp100 ribu dari Pemprov.

“Kami salurkan melalui transfer dari Bank Himbara bantuan top up untuk KPM BPNT yang berbasis kelurahan. Mereka warga Jatim yang dapat bantuan BPNT sebesar Rp200 ribu dalam bentuk sembako, ditambah oleh Pemprov Jatim top up sebesar Rp100 ribu. Total berjumlah 333.022 keluarga penerima manfaat,” tutur gubernur.

Tujuan top up ini karena untuk wilayah berbasis kelurahan, mereka tidak memiliki tambahan bantuan dari realokasi dana desa yang diberikan untuk warga terdampak. Sehingga Pemprov Jatim merasa perlu untuk menambah pelapisan bantuan ini.

Total bantuan dari Pemprov Jatim mencapai Rp99,906 miliar. Tambahan top up ini akan dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan.

Tiga daerah yang sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu Kota Surabaya mendapatkan top up dari Pemprov Jatim ada sebanyak 118.758 KPM, yang setara dengan Rp5,62 miliar.

Kabupaten Sidoarjo yang menerima top up ini ada sebanyak 6.773 KPM yang setara dengan total nilai Rp2 miliar, dan Kabupaten Gresik mendapatkan bantuan top up sebanyak 3.448 KPM atau setara Rp1 miliar.

Selanjutnya, bansos social safety net yang diberikan Pemprov Jatim adalah berupa bantuan keuangan khusus bagi warga terdampak Covid-19 yang diberikan melalui kabupaten/kota.

Bantuan tersebut disiapkan guna menyisir warga terdampak yang belum tersisir dan belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, kartu sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, maupun Bantuan Langsung Tunai dari dana desa.

“Kami menyiapkan dana bantuan keuangan khusus senilai Rp549,9 miliar untuk sebanyak 750.000 KPM yang belum mendapat intervensi dari pusat. Mereka akan dibantu Pemprov Jatim berupa bantuan tunai Rp200 ribu per bulan selama tiga tiga bulan ke depan,” ungkap gubernur .

wilayah yang kini menerapkan PSBB, Kabupaten Sidoarjo Pemprov Jatim akan mendapatkan bantuan keuangan khusus untuk 65.000 KPM warga terdampak Covid-19 dengan total Rp39 miliar.

Sedangkan untuk Kabupaten Gresik Pemprov Jatim akan memberikan intervensi bantuan keuangan khusus untuk 35.000 KPM dengan nilai Rp21 miliar. Sedangkan untuk Kota Surabaya. Pemprov memberikan intervensi bantuan keuangan khusus untuk 45.000 KPM senilai Rp27 miliar.

Terkait siapa saja penerima bantuan keuangan khusus ini, gubernur menyebut bupati dan wali kota diberi kewenangan untuk menentukan. Penerimanya bisa bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun dari non DTKS.

Maka jika ditambah antara bantuan tambahan top up pelapisan BPNT dan juga bantuan keuangan khusus maka Kota Surabaya mendapatkan bansos yang akan ditransfer dari Pemprov Jatim sebanyak Rp32.627.900.000.

Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo sebanyak Rp41.519.100.000, dan untuk Kabupaten Gresik mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov Jatim sebanyak Rp22.034.400.000.“Ini yang akan kami transfer. Ini tidak hanya untuk area PSBB tapi untuk semua wilayah kabupaten/kota di Jatim,” pungkas Gubernur Khofifah.

Kemudian bantuan sosial juga diberikan untuk pedagang warung sekitar pondok pesantren. Bansos ini diberikan sebagai bentuk stimulus ekonomi yang diberikan pada sektor informal terdampak Covid-19 dalam hal ini warung sekitar pondok pesantren. Besarannya yakni Rp500 ribu per orang/bulan selama tiga bulan dengan sasaran 600 ponpes dengan masing-masing 20 warung.

Pemprov juga akan menyalurkan program Social safety net dalam rangka penanganan Covid-19 berbentuk program reguler (refocusing) terdiri Program Keluarga Harapan (PKH), program Jatim Puspa, Bantuan Permodalan BUMDes, Anti Poverty Program serta tunjangan seniman dan penjaga situs budaya.

Bantuan pekerja seni dan penjaga situs budaya diberikan kepada 750 orang seniman berupa uang tunai sebesar Rp750 ribu per orang, bantuan sembako sebesar Rp750 ribu per orang. Kemudian untuk 240 juru pemelihara situs budaya sebesar Rp500 ribu per orang selama 12 bulan serta tunjangan kehormatan diberikan satu tahun sekali saat lebaran sebesar Rp1.050.000,-

Untuk program PKH Plus yakni diperuntukkan bagi PKH lansia dengan besaran bantuan Rp2,5 juta per tahun dengan sasaran 7.997 KPM. Berikutnya bantuan permodalan BUMDes yakni melalui stimulus tambahan modal BUMDes dalam upaya memulihkan kembali wisata desa. Sasarannya 100 BUMDes dengan kriteria mendukung program DEWI CEMARA (Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas, Mandiri dan Sejahtera).

Sedangkan Anti Poverty Program (APP) merupakan program pemberdayaan usaha ekonomi produktif untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang beranggotakan rumah tangga rentan miskin berupa sarana prasarana produksi yang bersifat hibah, dengan sasaran 21 pokmas di 17 kabupaten.

Program APP ini dilakukan oleh enam OPD terkait seperti Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Diharapkan, program-program tersebut mampu menjadi bantalan sosial sebagai solusi melanjutkan hidup bagi warga yang terdampak Covid-19 ini. “Kami mohon kerjasama dan sinergi dari bupati/walikota agar bantuan ini benar-benar sampai tepat waktu dan tepat sasaran,” harapnya (hjr/s)

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait