Tekan Stunting, Pemkab Mojokerto Cegah Kehamilan di Lingkup Pelajar

Jatim Newsroom - Pemkab Mojokerto telah menjalin perjanjian atau Nota Kesepahaman (MoU) dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. MoU tersebut para pendidik harus bertanggung jawab dalam mengawasi siswanya.

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Selasa (3/9/2024), langkah ini dilaksanakan diharapkan dapat mencegah adanya kehamilan di lingkup pelajar yang bisa mengakibatkan adanya bayi stunting dikarenakan usia yang belum matang.

"Kita sudah buat MoU terkait para siswa yang hamil di luar nikah untuk instansi pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, jadi apabila ada siswinya yang hamil maka catatan kinerja kepala sekolah yang bersangkutan akan dikurangi, jadi muridnya harus selalu diawasi," terangnya dalam pembinaan kepada para kader Pembangunan Manusia (KPM) yang berada di eks. Wilayah Pembantu Bupati Jabung.

Bupati Mojokerto juga menambahkan tentang penjelasan terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kepada bayi yang baru lahir, yang sangat berpengaruh terhadap imun atau kekebalan tubuh bayi, hingga penanganan kepada bayi dengan kondisi gizi kurang dan gizi buruk yang juga harus diseriusi, agar tidak sampai terjadinya bayi stunting.

Bupati Ikfina berpesan agar para anggota KPM di tiap desa untuk fokus terhadap kinerjanya, termasuk dalam mengolah data dan temuan di lapangan. Nantinya berdasar dengan data dan temuan para KPM, Pemkab Mojokerto bisa menentukan terkait kebijakan dan sasaran demi terciptanya Kabupaten Mojokerto 'Zero Stunting'.

"Tolong nanti di desa (KPM) benar-benar fokus, termasuk dalam mengolah data bayi stunting maupun yang terancam stunting, agar kita bisa tepat sasaran, mari kita berpikir dan melakukannya (pencegahan stunting) bersama-sama, karena ini merupakan aksi konvergensi stunting," pungkasnya. (idc/s)

#Kabupaten Mojokerto #Pembangunan Manusia