Pj Gubernur Jatim Hadiri SPBE Summit 2024

Jatim Newsroom – Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, menghadiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia atau INADigital, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024). Kegiatan ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo, yang didampingi Wapres Amin Ma’ruf bersama Kemanpan RB, Azwar Anas, dan Menteri BUMN, Eric Tohir.

Indeks SPBE Jawa Timur mengalami kenaikan, yaitu dari 3,30 di tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Indeks tersebut masuk dalam predikat sangat baik, dari sebelumnya di predikat baik. 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya, menyampaikan, INADigital merupakan satu portal digital yang mengintegrasikan pelayanan publik di Indonesia. 

Presiden menekankan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya bersifat melayani masyarakat, bukan mempersulit dan memperlambat. Sehingga, kemudahan urusan serta kepuasan dan manfaat yang diterima masyarakat menjadi tolok ukur sebuah birokrasi. 

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga, seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat,” 

Presiden juga menyampaikan terkait banyaknya aplikasi yang dibuat oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang menurutnya justru menghambat pelayanan. Oleh karena, Presiden menginstruksikan kepada seluruh kepala Kementerian, pemerintah daerah, dan instansi untuk berhenti membuat aplikasi atau platform baru. 

Lebih lanjut, Presiden menekankan kembali, infrastruktur digital harus diperkuat guna meningkatkan daya saing Indonesia. Ini merupakan semacam “jalan tol” untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia. Selain infrastruktur digital, INADigital sebagai GovTech Indonesia yang berisikan layanan-layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lain sebagainya juga harus dipertajam. 

Presiden mengamanatkan kepada kementrian, lembaga, dan pemda untuk melakukan integrasi dan interoprabilitas aplikasi dan data. “Terakhir, saya titip setiap kementrian Lembaga dan pemda harus bersama sama melakukan integrasi dan interprabilitasi aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan karena merasa datanya milik Kementerian, lembaga, atau pemda. Kita tidak akan maju kalau egosentris masih kita pelihara. Sekali lagi tinggalkan praktek-praktek dan mindset lama,” pungkasnya. (zky-yan/s) 

 

 

 

#Presiden RI