Pemprov Jatim Targetkan Penurunan Stunting Hingga 14 %

Jatim Newsroom-  Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menargetkan kasus stunting (gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak-anak di bawah lima tahun dan memiliki dampak terhadap pertumbuhan fisik mereka), tahun ini turun hingga 14 % atau lebih rendah dari tahun 2023 setinggi 17,7%.

"Beberapa upaya kami dilakukan, termasuk rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting, kami berupaya bagaimana secepat mungkin target itu tercapai," kata Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Waritsah Sukarjiyah, dalam kegiatan bersama Unicef di Surabaya belum lama ini.

Salah satu cara menekan kasus stunting menurut dr Waritsah dengan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gizi kurang dan gizi buruk (wasting). Selain Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinkes Jatim menggandeng beberapa universitas dan United Nations Children's Fund (Unicef). "Kami percaya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan dan organisasi wanita, sangat penting untuk mencegah dan mendeteksi dini wasting," ujarnya.

Berbagai upaya dilakukan Pemprov Jatim untuk mempercepat penurunan angka stunting dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).  dr Waritsah menuturkan bersama Unicef, Pemprov memiliki program penguatan dan pendampingan terhadap ibu hamil. Program itu bisa menjadi salah satu cara untuk mencapai target penurunan stunting.

"Kalau sebelumnya ada pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, nantinya juga ada program baru dari Kemenkes yaitu pemberian multinutrien suplemen. Insyaallah akan dibarengkan dengan program Unicef," jelasnya.

38 Kabupaten/kota di Jatim, menurutnya akan segera mendapat multinutrien suplemen untuk mempercepat penurunan stunting. Sementara Unicef secara khusus akan mendampingi tiga kabupaten, yakni Lumajang, Bondowoso, dan Kediri."Mudah-mudahan ini akan lebih cepat lagi untuk mempercepat penurunan stunting," ujarnya.

Sementara, Chief Field Office Unicef , Arie Rukmantara belum lama ini mengatakan, pihaknya membantu pemerintah mengedukasi masyarakat soal wasting atau kekurangan gizi akut meliputi gizi kurang dan gizi buruk.

"Semoga ada partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya dari organisasiwanita, untuk berperan aktif dalam deteksi dini dan rujukan tepat waktu bagi anak-anak yang menderita wasting," kata Arie.

Menurutnya, pengelolaan gizi buruk terintegrasi dan pendekatan berbasis bukti untuk pencegahan hingga tata laksana wasting pada anak balita telah dilaksanakan secara nasional. "Upaya itu juga sebagai salah satu intervensi gizi spesifik untuk mempercepat upaya pencegahan stunting," pungkasnya.

Semangat menurunkan angka stunting ditunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, yang mana prevalensi stunting di daerah ini, turun hingga 9,6 persen. Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mewanti-wanti agar upaya dalam menurunkan stunting terus digenjot, mengingat sifat stunting fluktuatif seiring kelahiran bayi-bayi baru.

"Bayi baru lahir akan menentukan angka stunting. Itulah mengapa kata kuncinya adalah mencegah. Maka dari itu kita tidak boleh lepas perhatian dari bumil agar jangan sampai melahirkan bayi stunting," ucap Bupati Ikfina.

Bupati Ikfina mengatakan, angka stunting di Kabupaten Mojokerto terus mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 lalu, yang menunjukkan angka stunting Kabupaten Mojokerto mencapai 27,4 persen.

Lebih lanjut, pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Mojokerto turun menjadi 11,6 persen, dan saat ini Bupati Ikfina menegaskan, angka terus menurun sampai 9,6 persen. "Alhamdulillah angka stunting kita terus turun kini menjadi 9,6%. Padahal ketika awal menjabat di 2021, angkanya mencapai 27,4%. Itu artinya 1/3 balita di Kabupaten Mojokerto kondisinya stunting,” imbuhnya.

“Ternyata angka ini sebenarnya sampling yang dilakukan SSGI. Maka saat itu juga saya minta Dinkes untuk mengukur balita se-Kabupaten Mojokerto agar data akurat. Setelah itu kemudian angka kita bisa turun jadi 11,6%. Hingga saat ini kita bisa turun lagi hingga 9,6%. Kalau angka kita terus turun, jangan sampai ada bayi-bayi baru lahir stunting," harapnya.

Langkah positif yang sama juga dialami Kota Mojokerto, berdasarkan hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalansi stunting di Kota Mojokerto menunjukkan penurunan selama empat tahun terakhir. Dari 9.04 persen pada tahun 2019, 7.71 persen di tahun 2020, 4.84 persen di tahun 2021, 3.12 persen di tahun 2022, dan menjadi 2.04 persen di tahun 2023.

“Per akhir tahun 2023 angka stunting kita masih di angka 2.04 atau setara 122 balita stunting, ini dari total balita di Kota Mojokerto sebanyak 6.145 balita. Dan Alhamdulillah pada Februari tahun ini sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan, sehingga data terakhir tekoreksi di angka 2 persen atau 117 balita,” terang Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto, M Ali Kuncoro.

“Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Ini menjadi tanggung jawab semua elemen strategis yang ada di Kota Mojokerto, harus gerakan yang harmonis partnership multihelix, baik pemerintah, TNI-Polri, pengusaha, media, akademisi semua harus kita libatkan,” tutur Ali Kuncoro.

Pada tahun 2023, Kota Mojokerto mendapat predikat “Kota Terinovatif” dimana yang menjadi indikator penilaian utama adalah inovasi terkait pencegahan stunting, yakni inovasi Canting Gula Mojo (Cegah Stunting, Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto) dan Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe Stunting).“Ini sesuatu yang luar biasa dan ini diapresiasi oleh Kemendagri, sehingga Kota Mojokerto mendapat predikat Kota Terinovatif se-Indonesia,” ungkap Ali.

Sosok yang akrab disapa Mas Pj ini mengatakan, hingga saat ini Pemkot Mojokerto terus berkomitmen dan bekerja keras untuk mewujudkan Kota Mojokerto Zero New Stunting di tahun 2024. “Kita komitmen bersama dan berikrar bahwa tahun 2024 Kota Mojokerto harus menjadi kota yang Zero New Stunting. Saat ini kita terus bekerja keras bagaimana angka stunting yang masih ada ini terus kita intervensi sehingga semakin berkurang,” jelasnya.

Sebagai komitmen nyata, tahun 2024 Pemkot Mojokerto menyiapkan total anggaran sebesar Rp98,2 miliar untuk penanganan stunting. “Saya pikir kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, asalkan kita lakukan secara masif, spesifik, sensitif, dan koordinatif serta bersifat sapu jagat, hampir semua OPD kita libatkan,” pungkas Ali. (hjr)

 

 

 

#pencegahan stunting #penurunan stunting #rembuk stunting