Pemprov Jatim Bertekad Dukung KLHK RI Wujudkan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

Jatim Newsroom – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bulatkan tekadnya untuk mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) dalam mewujudkan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 guna menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, saat membuka kegiatan Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sinkronisasi 2030 Provinsi Jawa Timur yang digelar KLHK RI di Surabaya, Rabu (15/5/2024). 

FOLU merupakan singkatan dari Forestry and Other Land Use atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan. Sedangkan FOLU Net Sink 2030, adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai KLHK RI, melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi. 

“Kami dari Provinsi Jawa Timur bertekad untuk bisa mendukung KLHK RI, dalam mewujudkan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dengan melaksanakan dan menyusun action plan maupun implementasi di lapangan. Karena Jawa Timur dengan potensi hutannya yang luas, tentu berkepentingan untuk ikut melestarikan lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca," tutur Pj. Gubernur Adhy, saat ditemui usai membuka kegiatan. 

Melalui kegiatan sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan, para peserta nanti akan diberikan berbagai pembekalan kebijakan maupun regulasi untuk melestarikan lingkungan. “Tentunya Provinsi Jawa Tiimur akan melaksanakan semua kebijakan yang telah digariskan oleh Kemeterian LHK supaya dapat mendukung FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Jawa Timur yang akan disepakati oleh seluruh pihak. Baik pemerintah provinsi, daerah, dan semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini,” jelas Pj. Gubernur Adhy. 

Menurut Pj. Gubernur Adhy, program FOLU Net Sink 2030  memiliki tujuan yang sangat penting, karena untuk menurunkan emisi GRK. 

“Kami juga sudah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD 2025-2045 yaitu Jawa Timur BerAKHLAK Maju Berdaya Saing Global Berkelanjutan dan Sejahtera. Dimana salah satunya ialah, sama dengan kebijakan nasional, yakni upaya pencapaian intensitas emisi GRK menuju Net Zero Emission. Dan itu sudah di dalam Perda juga, kita sudah koreksi standar-standar target yang sudah disesuaikan dengan target nasional,” tukasnya. 

“Hal ini menunjukkan bahwa kami memulai dari regulasi yang kuat untuk menjadikan pijakan bagi seluruh pemerintah, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan FOLU Net Sink 2030 ini,” sambung Pj. Gubernur Adhy. 

Ia pun menyatakan, Pemprov Jatim siap mendukung dan bersinergi dengan Tim KLHK melalui pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Unit FOLU Net Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. 

“Apa yang dibutuhkan dalam hal regulasi dan urusannya dengan ketetapan yang dibuat gubernur, kami siap ya. Jika tenggat waktu bagi Kepala Dinas Kehutanan Jatim dari KLHK dalam menindaklanjuti kegiatan ini ke depan adalah satu minggu, maka kami juga tetapkan lagi menjadi tiga hari. Kami bisa melakukan revisi supaya action plan itu berjalan dan terimplementasi dengan baik,” ujar Pj. Gubernur Adhy. 

Dengan dibulatkannya tekad Pemprov Jatim dalam mendukung program KLHK RI ini, Pj. Gubernur Adhy mengimbau para kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, supaya menyelaraskan seluruh dokumen maupun anggaran dalam melestarikan lingkungan dan kehutanan. 

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan KLHK RI, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen melalui Enhached NDC untuk menurunkan emisi GRK sebesar 31,89% (unconditional) dan 43,20 (conditional). “Sasaran yang ingin dicapai KLHK RI melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ialah, tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030,” ungkap Hanif. 

Dalam mewujudkan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini, Hanif menyebutkan, KLHK RI berpijak pada tiga hal dasar. Yakni, Sustainable Forest Management, Environmental Governance, dan Carbon Governance. “Saya rasa kami patut berbangga karena dukungan real dari Pak Pj. Gubernur Jawa Timur ini akan menjadi modal utama kita selanjutnya. Potensi Jawa Timur ini cukup tinggi, baik dari jumlah penduduk, IPM, tipologi kelembagaan yang mapan, maupun lokasi untuk meningkatkan cadangan karbon. Ini luar biasa untuk Jawa Timur,” ucap Hanif. 

Hanif pun mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jatim terutama Pj. Gubernur Jatim atas dukungannya dalam mewujudkan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini. “Kami harapkan terus kita tingkatkan bersama-sama sinergi ini dengan tujuan utama pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030 dari Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya. (vin/s) 

#pemprov jatim #KLHK #FOLU Net Sink 2030 #Pj. Gubernur Jawa Timur #Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan #FOLU