Pemkab Mojokerto Dorong Kader Pembangunan Manusia di Desa

Jatim Newsroom – Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendorong Kader Pembangunan Manusia (KPM) di setiap desa untuk fokus mengidentifikasi dan mendata kasus stunting. Melalui cara tersebut, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang tepat untuk mencegah dan mengurangi angka stunting di desa-desa. 

"Tolong nanti di desa (KPM) benar-benar fokus, termasuk dalam mengolah data bayi stunting maupun yang terancam stunting, agar kita bisa tepat sasaran, mari kita berpikir dan melakukannya (pencegahan stunting) bersama-sama, karena ini merupakan aksi konvergensi stunting," ungkap Bupati Mojokerto, Ikfına Fahmawati.  

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rabu (4/9/2024), aksi konvergensi itu, lanjut Ikfına, menjadi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama, dengan kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa. Hal itu sangat dibutuhkan sebab penanganan persoalan stunting sangat kompleks sehingga membutuhkan kerja sama secara masif.

"Penanganan stunting itu tidak cukup hanya dengan pemberian makanan atau nutrisi, tetapi juga harus ditopang dengan berbagai hal lain, faktor lain yang mempengaruhi penyebab stunting juga harus diselesaikan," jelasnya.

Bupati yang memiliki latar belakang sebagai dokter ini menjelaskan aksi konvergensi yang melibatkan berbagai sektor dari tingkat desa hingga daerah, sangat penting untuk mencegah dan mengurangi angka stunting. Menurutnya, setiap pihak harus bertanggung jawab dan fokus pada masalah ini.

"Untuk menangani stunting ini, pemerintah butuh yang namanya aksi konvergensi," ungkapnya.

Ia juga menyoroti penyebab stunting pada balita, seperti bayi lahir prematur, ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), ibu hamil berisiko tinggi, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Mojokerto telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan untuk mengawasi siswa dan mencegah kehamilan di kalangan pelajar.

"Kita sudah buat MoU terkait para siswa yang hamil di luar nikah untuk instansi pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, jadi apabila ada siswinya yang hamil maka catatan kinerja kepala sekolah yang bersangkutan akan dikurangi, jadi muridnya harus selalu diawasi," terangnya.

Bupati menambahkan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi. "Selain itu, penanganan bayi dengan gizi kurang dan gizi buruk harus diseriusi agar tidak terjadi stunting," pungkasnya.

Sebagai informasi, stunting merupakan suatu kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan anak terhambat karena kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya.

Kekurangan gizi kronis ini dapat terjadi karena asupan makanan yang tidak mencukupi atau tidak seimbang, serta faktor-faktor lain seperti penyakit infeksi yang berulang. Stunting dapat berdampak negatif pada kesehatan, perkembangan kognitif, dan produktivitas anak di masa depan. (idc/s)

#Kabupaten Mojokerto #kader manusia