Kemenlu Gelar PPTM Tahun 2023

Jatim Newsroom – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menggelar pemaparan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) tahun 2023 secara hybrid di Ruang Nusantara, Gedung Kemenlu RI, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Hal ini guna menyampaikan capaian diplomasi di sepanjang tahun 2022 dan prioritas diplomasi serta politik luar negeri Indonesia 2023, 

Pemaparan PPTM ini merupakan agenda tahunan Kemenlu RI, yang mana di tahun 2023 ini  mengambil tema ‘Leadership in A Challenging World’. Tema ini dimaksudkan untuk merefleksikan kontribusi Indonesia dalam memimpin dunia dan kawasan di tengah situasi dunia yang penuh dengan berbagai tantangan.

PPTM Tahun 2023, dipaparkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, dan turut dihadiri oleh Pimpinan Komisi I DPR RI Utut Adianto, Menteri Luar Negeri Indonesia Periode 1999 – 2001 Alwi Shihab, Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) Periode 2008 – 2011 Duta Besar (Dubes) Triyono Wibowo, Wakil Menlu Periode 2014 – 2019 Dubes Abdurrahman M. Fachir, dan Excellences Ambassadors Juliani Malik.

Dalam pemaparan pers tahunannya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan berbagai capaian diplomasi Indonesia di tahun 2022 terutama kepemimpinan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang menghasilkan sebuah deklarasi berbobot disebut ‘Deklarasi Bali’. “Tanpa mengorbankan prinsip – prinsip piagam PBB, Deklarasi Bali mampu menghadirkan komitmen kerja sama yang konkret,”jelasnya.

Selama presidensi G20, Lanjut Retno, Indonesia berhasil mencapai beberapa terobosan kerja sama di antaranya, Pembentukan Pandemic Fund, Bali Compact, Bali Energy Transition Road Map, Digital Innovation Network, serta operasionalisasi Resilience and Sustainability Trust untuk membantu ruang fiskal Negara berkembang.

Selain menjalankan G20, Retno menyampaikan, di sepanjang tahun 2022 diplomasi Indonesia juga terus dijalankan secara aktif. Di antaranya, pelaksanaan diplomasi kedaulatan tahun 2022. Yaitu perundingan batas maritim yang dilakukan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Palau.

“Beberapa kemajuan yang telah dicapai antara lain, ditandatanganinya kesepakatan batas ZEE Indonesia – Vietnam, setelah perundingan 12 tahun. Semua perundingan batas maritim itu dijalankan Indonesia dengan sepenuhnya menghormati UNCLOS 1982,”terang Retno.

Sementara untuk batas darat, Retno mengungkapkan berbagai perundingan dengan Malaysia dan Timor Leste kembali diintensifkan. “Indonesia dan Malaysia juga telah menyelesaikan perundingan revisi perjanjian pelintasan perbatasan dan perjanjian perdagangan perbatasan yang akan ditandatangani tahun 2023 ini,”ungkapnya.

Retno memaparkan, fokus diplomasi dan politik luar negeri Kemenlu RI tahun 2023 ini, akan diprioritaskan pada beberapa hal. Di antaranya, pertama penguatan diplomasi kedaulatan perundingan perbatasan maritim, seperti finalisasi perjanjian batas laut teritorial dengan Malaysia di segmen laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan. “Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia sudah berkomitmen untuk menandatanganinya pada tahun ini,”ungkap Retno.

Kedua, memperkuat diplomasi pelindungan yang meliputi portal Peduli WNI versi 2.0 dan versi aplikasi mobile untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan lebih diperkuat. “Selain itu juga akan dilakukan percepatan pembangunan koridor migrasi ketenaga kerjaan sektor formal yang aman dan teratur,”kata Retno.

Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu, Retno menjelaskan, pembaruan data WNI di luar negeri akan terus dilakukan baik di pusat maupun di perwakilan. “Tugas Kementerian Luar Negeri jelas, memastikan pemenuhan hak politik WNI di luar negeri dan menjamin akuntabilitas data pemilih luar negeri,”ujarnya.

Ketiga, terus memajukan kerja sama ekonomi. Retno memaparkan, bahwa tahun 2023 ini akan difokuskan pada akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau. Dikatakannya, Indonesia akan melakukan percepatan penyelesaian perundingan – perundingan bilateral yang saling menguntungkan.

“Antara lain Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA dengan Kanada dan Turki, Preferential Trade Agreement atau PTA dengan Bangladesh, Djibouti, Fiji, Iran dan Mauritius,  trade in goods agreements  dengan Pakistan, bilateral investment treaty dengan Timor Leste serta meningkatkan investasi dari berbagai Negara pada kawasan – kawasan industri di Indonesia,” paparnya.

Selanjutnya, Retno menjelaskan prioritas yang Keempat yakni, aktif menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. “Sebagaimana amanah konstitusi, Indonesia secara konsisten akan terus membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, Indonesia juga akan terus membantu rakyat Afganistan terutama kaum wanita dalam memperoleh akses pendidikan,” jelasnya.

Di akhir paparannya, Retno menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPR RI, Media Massa, para pemangku kepentingan terkait, dan terutama kepada semua diplomat Indonesia.

“Terima kasih atas dukungan kerja samanya dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia, Indonesia akan terus berkontribusi dan memainkan kepemimpinannya di tengah situasi dunia yang penuh tantangan. Leadership in A Challenging World,” tuturnya. (vin/s)

#Menteri Luar Negeri