ESDM Jatim : Sektor MBLB Jadi Harapan Tingkatkan PAD

Jatim Newsroom - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menggali potensi pajak untuk menambahkan Pendapat Asli Daerah (PAD) di 2025 mendatang. Salah satunya yaitu dari sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB) diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD).

Seperti diketahui, Tahun 2025 mendatang, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing. Ini seiring dengan berlakunya UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Akibat penerapan UU HKPD tersebut ada potensi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp4 triliun.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Nurkholis mengatakan potensi pendapatan dari MBLB di Jawa Timur sebesar 413.858.560 ton tersebar di 28 kabupaten/kota se-Jatim. Dari jumlah tersebut sebanyak 95.639.518 ton yang diprediksi akan diproduksi pada 2024. "Jumlah itu, akan menjadi alternatif kontribusi dalam hal penerimaan PAD yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 483.249.215.024 pada pemerintah kabupaten/kota," terangnya dikonfirmasi, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya potensi MBLB di Jatim saat ini sekitar 700-800 Miliar Ton. Nurkholis menjelaskan ini bisa dilihat dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). "Maka dari itu, kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait dari kabupaten/kota untuk menghitung kembali jumlah potensi yang ada. Karena nanti kan ada bagi hasil 20 persen masuk pemprov, 75 persen di kabupaten/kota," ungkapnya.

Lebih lanjut Nurkholis menambahkan, untuk memaksimalkan PAD dari sektor MBLB,  perlu adanya pengawasan secara ketat dalam hal memonitor tambang MBLB. Menurutnya realita pemenuhan kebutuhan MBLB untuk pembangunan tidak hanya berasal dari pemegang izin yang sah namun ada juga yang berasal dari penambang tidak berizin atau illegal mining. "Sehingga peluang peningkatan penerimaan daerah masih sangat besar sepanjang illegal mining dapat ditangani," jelasnya.

Sektor MBLB di Jatim, lanjut Nurkholis, selama 2 tahun terakhir menemui banyak permasalahan dan tantangan. Perkembangan pembangunan yang sangat pesat di Jawa Timur membawa konsekuensi maraknya pengusahaan MBLB untuk memenuhi bahan baku bagi pembangunan infrastruktur, jalan, gedung, jembatan, pelabuhan disamping bahan baku industri, logam, manufaktur, dan energi.

"Permintaan bahan baku pertambangan MBLB terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pembangunan akan tetapi ketersediaan potensi pertambangan tetap dan luas wilayah juga tetap. Sementara perkembangan demografi terus meningkat seiring tuntutan perbaikan standar hidup. Oleh karena itu perlunya kita duduk bersama agar pertambangan MBLB memberi dampak baik untuk kesejahteraan warga," pungkasnya Nurkholis yang juga menjabat Pj. Walikota Probolinggo. (pca/hjr)

#Dinas ESDM Jatim