BPS Jatim Gelar FGD Pelayanan Publik dan Susun Program 2023

Jatim Newsroom - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang  Standar Pelayanan Publik (SPP). Kegiatan yang digelar di Kantor BPS Jatim, Surabaya, Jumat (9/6/2023) itu juga bertujuan untuk mempersiapkan program kerja tahun 2023 agar berjalan secara optimal.

FGD ini diikuti oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, PT. Amara Satu Raya, Departemen Statistika ITS, Perwakilan Mahasiswa Konsumen Data, Redaksi Penarakyatnews.id, dan  LSM Amphibi. Kemudian juga diikuti para Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Madya (Ketua Tim Teknis) BPS Jatim serta  Para Ketua Tim Teknis dan Umum BPS Jatim.

Kepala BPS Jatim, Zulkipli, saat membuka FGD SPP mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini adalah  untuk mengevaluasi pelayanan publik yang ada di BPS selama ini. "Zaman sudah berubah, maka apa yang sudah dihasilkan sebelumnya kalau BPS sendiri yang menilai rasanya kurang pas. Sehingga perlu pandangan orang, yang dimiliki BPS itu apakah sudah sesuai dengan harapan para stakeholder atau pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi," terangnya.

Maka, lanjut Zulkipli, melalui acara ini BPS berharap ada evaluasi bersama, terutama standar-standar pelayanan publik di BPS.

Dikatakannya, BPS memang harus mendorong perilaku masyarakat ke arah pelayanan online karena bisa dilakukan dari mana saja.

"Untuk memperoleh informasi masyarakat tidak harus datang ke BPS, bisa dari mana saja seperti di kantor tinggal klik di komputer mencari akses web BPS sudah memperoleh pelayanan yang dikehendaki dengan nyaman," papar Zulkipli seperti dipublikasikan dalam rilis BPS Jatim.

Menurut Zulkipli ada tantangan penyajian data mikro di BPS dalam memberikan pelayanan publik. Karena selama ini BPS menyajikan data makro. Ke depannya BPS diharapkan sudah menyajikan data mikro yang dimulai dari Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada 2022 yang digabungkan menjadi datu dengan Sensus Pertanian/ ST2023.

"Melalui penggabungan ini seseorang  berpendapatan rendah akan diketahui dengan data luas lahan yang dimilikinya, selain itu usaha apa, anaknya berapa, sekolah di mana akan diketahui," ujarnya.

Kegiatan ini juga diharapkan bisa memperoleh suara yang bisa mewakili masyarakat dari semua golongan.

"Mudah-mudahan dengan adanya FGD SPP dapat memenuhi keinginan masyarakat Jawa Timur. Dengan adanya FGD SPP, akan diketahui seharusnya bagaimana standar pelayanan publik yang dimiliki oleh BPS Jatim bisa memenuhi keinginan semua lapisan masyarakat," pungkasnya. (idc/s)

#BPS Jatim #pelayanan publik #program kerja