Selasa, 23 April 2024

Wajib Libatkan Publik, Perencanaan Pembangunan Ponorogo 2025 Butuh Proses Berjenjang

Diunggah pada : 22 Februari 2024 20:27:49 55
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ketika mempresentasikan arah pembangunan daerah pada 2025 mendatang di Aula Bappeda Litbang, Kamis (22/2/2024). Foto : Insanul fadhil

Jatim Newsroom - Masyarakat sedari awal harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Karena itu, Pemkab Ponorogo jauh-jauh hari menggelar konsultasi publik sebelum menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Pun, program kerja tahun depan tersebut masih wajib melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat desa, naik ke kecamatan hingga musrenbang tingkat kabupaten. 

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko  mempresentasikan RKPD 2025 dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Aula Bappeda Litbang setempat, Kamis (22/2/2024). Sebanyak 100 audiens yang berasal dari beragam profesi menyimak dengan seksama presentasi Kang Bupati –sapaan Bupati Sugiri Sancoko. ‘’RKPD adalah rancangan awal arah pembangunan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2025 mendatang,’’ katanya.

Kang Bupati menjelaskan bahwa gerak pembangunan tahun depan masih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lima program prioritas yang selama ini sudah berjalan adalah pemulihan ekonomi melalui sektor pertanian dan pariwisata; penguatan koneksi antar wilayah dengan peningkatan infrastruktur; peningkatan kepedulian sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan; peningkatan ketentraman, ketertiban umun serta peningkatan pelayanan publik.

‘’Pembangunan harus berdampak pada semua sektor prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi itu ibarat darah dalam tubuh, jika peredarannya baik maka suatu daerah  juga sehat dan masyarakat sejahtera,’’ tegas Kang Bupati. Tampak turut hadir dalam FKP, di antaranya, pimpinan DPRD Ponorogo, Ketua Tim Penggerak PKK Susilowati, Sekda Agus Pramono bersama jajaran kepala OPD, dan  perwakilan Bappeda Jawa Timur Kukuh Tri Sandi. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, konsultasi publik merupakan awal dari proses perencanaan yang hasilnya menjadi bahan musrenbang tahun 2025. ‘’Hasil dari forum ini juga akan kita matrik dengan RPJM pusat, provinsi, kabupaten, dan hasil musrenbang kecamatan,’’ ungkapnya. (why/hjr)

#jatim #kominfo jatim #kabupaten ponorogo