Permenkominfo 8/2019 untuk Wujudkan Pemerintahan yang Efektif hingga Akuntabel

Jatim Newsroom – Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik, Dinas Kominfo Jawa Timur, Assyari yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, Hudiyono dalam acara Konsultasi Publik terhadap Draf Revisi Peraturan Menteri Kominfo nomor 8 tahun 2019, Jumat (26/8/2022) di Surabaya.

Kabid Assyari melanjutkan, revisi peraturan ini juga akan menjadi pedoman baru bagi Dinas Kominfo di daerah dalam menyusun tugas dan fungsi masing-masing khususnya di bidang informasi dan komunikasi publik serta di bidang aplikasi informatika (Aptika).

“Hal ini memberi harapan baru bagi kita agar program, kebijakan dan kegiatan Dinas Kominfo di daerah bisa lebih presisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan pada tahap berikutnya, revisi Peraturan Menteri Kominfo ini juga bisa menjadi dasar penyusunan struktur, organisasi, dan tata kerja Dinas Kominfo di daerah agar lebih sesuai dengan urusan konkuren yang digariskan dalam peraturan menteri ini,” ujar Assyari dalam acara yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo RI ini.

Turut hadir baik secara luring maupun daring dalam kegiatan ini antara lain Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo RI, Usman Kansong; Direktur Tata Kelola Aptika, Kementerian Kominfo RI, Teguh Arifiyadi; Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo RI, Hasyim Gautama; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kominfo RI, Arifin Saleh Lubis, dan perwakilan Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota. (idc/n)

#Diskominfo Jatim #konsultasi publik #komunikasi dan informatika