Pemkot Mojokerto Rapat Rencana Detail Tata Ruang

Jatim Newsroom – Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan Rapat Kordinasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kota Mojokerto, Senin (10/4/2023).

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari berharap beberapa hal substantif bisa disepakati bersama dalam forum ini. "Sosok yang benar-benar ahli dalam hal ini harus dilibatkan. Mengingat ini adalah jangka panjang, untuk 20 tahun. Karena dampak jangka panjangnya, sehingga kita benar-benar harus detail terkait substansi yang ada di dokumen ini," ujarnya seperti dipublikasikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto. 

Pada rapat yang dihadiri Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas PUPR beserta sejumlah jajaran dari masing-masing perangkat daerah di Kota Mojokerto ini, salah satu pembahasan yang dimunculkan adalah rencana penyesuaian luas Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

"Kota Mojokerto sebagai daerah perkotaan tidak bisa dijadikan sebagai daerah yang wajib memenuhi ketahanan pangan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kebutuhan terkait pangan warga Kota Mojokerto harus dicukupi dari mana, berapa besar, ini harus dikaji," terang Wali Kota Mojokerto. 

Selain itu, penyesuaian ini juga sesuai dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar pemda berfokus pada RB berdampak. Salah satu poin RB Berdampak adalah peningkatan investasi. 

Sementara akademisi ahli Perencanaan Wilayah dan Kota asal ITS, Putu Rudy Satiawan, yang turut hadir dalam forum tersebut mengungkapkan pandangannya terhadap gagasan rencana penyesuaian LSD oleh Pemkot Mojokerto.

"Gagasan rencana me-reset LSD ini berdasar. Mengingat kecukupan pangan, tidak bisa hanya berdasarkan regionalisasi. Tapi lintas wilayah, setidaknya provinsi. Ini nanti bisa kita ketahui lebih detail setelah dilakukan kajian," ujar Putu Rudy. (idc/n)

#Kota Mojokerto #Rencana Detail Tata Ruang