Pansus DPRD Jatim Bahas LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2022 Bersama OPD Pemprov

Jatim Newsroom – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim tahun anggaran 2022 langsung tancap gas membahas LKPj tahun 2022 ini dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Provinsi Jatim. Diantaranya Inspektorat yang di hadiri langsung Plt Kepala Inspektorat Jatim, Helmy Perdana Putra. dan Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agusti, serta Badan Riset Daerah (Brida), Dr Andrianto.

Ketua Pansus LKPj Gubernur Jatim tahun 2022, Erma Susanti mengatakan hari ini pansus mulai melakukan pembahasan LKPj Gubernur 2022 dari dengan meminta keterangan sejumlah OPD di lingkungan Provinsi Jatim diantaranya Diskominfo, Inspektorat, Brida, Sekdaprov, Bapeda, dan BPSDM.

Lebih lanjut ia menjelaskan, adapun tema LKPj tahun, 2022 yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di era industri perdagangan berbasis agro, menjadi dasar bagi pansus dalam menilai ketercapaian target dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. 

Erma politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini menyampaikan, mengapresiasi capaian kinerjanya Diskominfo Jatim di tahun 2022. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan ditekankan yaitu pertama kominfo Jatim harus hadir atau meningkatkan kerjasama dengan OPD di pemprov Jatim yaitu menyampaikan program OPD Pemprov Jatim ke Masyarakat. Dan kedua meningkatkan kerjasama dengan Kabupaten/Kota.

“Kepada OPD di lingkungan Pemprov Jatim juga harus menyadari kehadiran desiminasi informasi juga penting disampaikan yaitu program – programnya gubernur Khofifah melalui diskominfo Jatim. Sehingga program – program gubernur bisa dirasakan oleh masyarakat,”harapnya.

Selain itu juga untuk pihaknya memberikan masukan ke Brida yaitu kedepannya dalam melaksanakan risetnya harus sesuai dengan tema yang diusung di LKPj gubernur yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di era industri perdagangan berbasis agro. Mengingat selama ini di tahun 2022 ini hasil risetnya masih belum tersinkronkan dengan program Gubernur tersebut.

“Untuk itu Brida harus juga meningkatkan kerjasama dengan OPD dilingkungan provinsi Jatim yang sejalan programnya gubernur Khofifah, bahkan juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Sehingga program brida bisa sesuai dengan tema dan program yang disampaikan Gubernur Khofifah ke masyarakat terutama perdagangan berbasis agro,”pungkasnya.

Sementara itu Kadis Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan selama tahun 2022 kinerja anggaran teralisasi 96,48 persen dalam mendukung program gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Diantaranya Kominfo, Statistik dan Persandian.  

“Mewujudkan transparansi, akses dan data sektoral dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik,”katanya

Di  kominfo juga ada program satu data (Sata) yaitu Pemanfaatan Satu Data Jawa Timur sebagai bahan pengambilan kebijakan dan diseminasi informasi kepada masyarakat, Pengembangan Aplikasi Open Government (SATA) Jatim berbasis big data. (Pca/hjr)

 

#dprd jatim #Kadis Kominfo Jatim