Minggu, 23 Juni 2024

Menkopulhukam : Keterbukaan Informasi Kunci Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Responsif

Diunggah pada : 11 Juni 2024 16:10:50 47
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia, di Banjarmasin, Selasa (11/6/2024). Foto: afr JNR

Jatim Newsroom - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia, di Banjarmasin, Selasa (11/6/2024). 

“Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya. 

Ia mengakui, memang tidak semua informasi bisa dibuka ke publik. Sebab, ada yang sifatnya rahasia negara. "Jadi memang ada informasi rahasia yang perlu diatur lebih teknis, namun tetap memenuhi amanah konstitusi UUD 1945 Pasal 28F yang mengatur hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi," ungkapnya. 

Di sisi lain, Hadi menilai tema Rakornas ini relevan dengan misi pemerintah menuju Indonesia emas 2045. "Keterbukaan informasi publik memegang peran kunci dalam kesuksesan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” katanya. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia, di Banjarmasin, Selasa (11/6/2024). Foto: afr JNR

Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia, Donny Yoesgiantoro menambahkan, salah satu elemen penting dalam mewujudkan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. 

“Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” tambahnya.

Donny menyampaikan, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global. Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KI. 

Sementara itu, pelaksanaan Rakornas ke-15 KI berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia Emas 2045. Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi konkret di forum Rakornas ke-15. (afr)

#komisi informasi