Lamongan Susun Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik

Jatim Newsroom – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun roadmap untuk penajaman implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik. Penyusunan tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi RB tematik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di aula Gadjah Mada, Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Selasa (30/5/2023). 

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. 

"Kita fokus pada double track dengan implementasi RB yang akan berdampak pada masyarakat secara nyata dan mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Lamongan," tutur Pak Yes sapaan akrab Bupati Lamongan melalui rilis Humas Pemkab Lamongan. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan, meyampaikan, roadmap yang telah disusun oleh Kota Soto ini ialah menyusun squad RB tematik yang dikomandani langsung oleh Bupati Lamongan. Kemudian berupa pembahasan program dan rencana aksi sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI, serta membentuk tim pelaksana SPBE.

“RB tematik sendiri merupakan reformasi birokrasi yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat. Di dalamnya terdapat empat fokus dalam RB tematik, yakni birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta pengendalian inflasi,” katanya. 

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Kementerian PAN-RB RI, Budi Prawira menyampaikan materi tentang penguatan reformasi birokrasi.

"Sebenarnya RB tematik ini lebih ringkas jika dibandingkan dengan RB general, karena yang dinilai atau yang menjadi poin penting ialah dampak yang dirasakan kepada masyarakat. Jadi ukuran kita ialah capaian indeks dari 4 sektor yang telah ditetapkan," terangnya. 

Selanjutnya, Analis Kebijakan Madya Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian PAN-RB RI, Ugi Cahyono Setiyono menggarisbawahi soal digitalisasi. 

Ia menerangkan, kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat akan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi birokrasi. 

Selain itu juga memanifestasikan pemerintah yang kuat dalam menegakkan indeks hukum yang menjadikan pemerintahan bersih akan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "Teknologi hanya sebuah alat untuk mewujudkan tata kelola yang good governance dan fleksibel mengikuti era transformasi," jelasnya. (idc/s)

#Kabupaten Lamongan #SPBE #reformasi birokrasi berdampak