Komisi E Beharap Anggaran Untuk Pendidikan TK Perlu Diperhatikan

Jatim Newsroom - Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari mendorong dan berharap pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap anggaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Taman Kanak-Kanak (TK).

Menurutnya dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan dan fasilitas pendidikan yang diperlukan masih kurang, sehingga membuat penyelenggara pendidikan TK harus mandiri dalam pembiayaan.

"Selain itu izin mendirikan TK saat ini juga sangat rumit. Hal ini tentu mempersulit pihak pengelola," ujar wanita yang akrab disapa Tari dalam Rapat Koordinasi (Rakor) 3 Komponen Pembina Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan Tema Revitalisasi Peran Tiga Komponen Pembina Pendidikan Dalam Mendukung Program JATIM CERDAS di Jawa Timur, Kamis (30/6/2022).

Politisi Dapil Jember – Lumajang  ini mengatakan, hal ini terlihat dari  keluhan katan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) dan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Provinsi Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut, juga terungkap pula jumlah siswa TK yang saat ini mengalami banyak penuruan sejak adanya PAUD. "Pilihan orangtua menjadi berubah, tak lagi memasukkan anak ke TK terlebih dahulu tapi langsung dari PAUD dilanjutkan ke Sekolah Dasar (SD)," terangnya.

Fenomena, perebutan siswa sering terjadi antara Pengelola Taman Kanak-kanak dan PAUD. Hal ini karena PAUD dirasa lebih murah dengan adanya dukungan Pemerintah Kota/Kabupaten. Sedangkan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak harus secara mandiri, seperti seragam, buku dan kebutuhan fasilitas lainnya.

"Belum lagi andanya keluhan para guru Pendidik Kelompok Bermain terkait peraturan perundangan yang memasukkan mereka ke dalam kategori pendidik PAUD non-formal. Sehingga tidak bisa ikut serta dalam program sertifikasi guru. Akibatnya para pendidik Kelompok Bermain tidak bisa mendapat penghasilan yang mencukupi," katanya.

Menyikapi hal ini, Tari mengatakan perlu ada pertemuan pengekola TK dan kelompok bermain dengan Gubernur. Ini dilakukan agar status Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Taman bermain lebih mendapat kepastian dan perhatian yang sama dengan PAUD yang dikelola Pemerintah Daerah. Baik tentang regulasinya maupun pembiayaan.

"Ini penting, mengingat untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur juga harus memperhatikan seluruh Satuan Pendidikan sejak dari Pendidikan Dasar diantaranya Taman Kanak-kanak, Taman Bermain dan PAUD dan Sekolah Dasar, sesuai amanat Peraturan Daerah Jawa Timur No 11 Tahun 2017," ujarnya.

Lebih lanjut Tari juga berharap, Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan komunikasi yang intens dengan Kepala Daerah atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se-Jawa Timur tentang pendidikan usia dini. terkait fasilitas, pendidik dan penunjang lainnya.

"Untuk memperoleh mutu pendidikan Jatim Cerdas bukan hanya sejak pendidikan SMA dan yang setingkat, tapi dimulai sejak pendidikan usia dini," pungkasnya. (pca/n)

#dprd jatim