Komisi B DPRD Jatim Minta Lahan Pertanian Tak Terpakai Dimanfaatkan Tanaman Holtikultura

Jatim Newsroom - Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Amar Saifudin meminta agar lahan-lahan pertanian yang nganggur dan tidak digunakan sebaiknya dimanfaatkan untuk tanaman holtikultura. Hal ini bertujuan agar produksi pertanian bisa meningkat terutama di sektor holtikultura, dan mencegah adanya alih fungsi lahan.

Menurut Amar, saat melakukan kunjungan  kunjungan Komisi B DPRD Jatim ke UPT Pengembangan Benih Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di Madiun, Kamis 19 Mei 2022 kemarin, terungkap data Dinas Pertanian terkait produksi benih selama tiga tahun menunjukkan adanya penurunan yang drastis. Dimana tahun 2019, produksi benih tanaman sayur mencapai 94.450 knol, kemudian turun menjadi 8.250 knol pada tahun 2020. Sementara di tahun 2021, turun kembali menjadi 6.950 knol.

Sedangkan untuk produksi benih buah juga menunjukkan adanya penurunan, yakni tahun 2019 tanaman buah mencapai 12.874 pohon. Selanjutnya di tahun 2020 turun menjadi 1.600 pohon. Namun pada 2021 menunjukkan adanya peningkatan produksi tanaman buah menjadi 39.000 pohon. "Jangan sampai menjadi lahan tidur, karena akan mengundang setan (alih fungsi lahan)," tegas Amar dikonfirmasi, Jumat (20/5/2022).

Sementara itu Anggota Komisi B DPRD Jatim, SW Nugroho mengaku impor buah di Indonesia terus meningkat. Termasuk ke Jatim. Hanya saja Nugroho tak hafal data validnya soal impor buah. "Setidaknya sampai tahun 2019, ini menjadi paradoks. Karena tanah di Jatim sangat cocok dengan semua jenis buah," ujar Nugroho. 

Politisi asal PDI-P itu menyebut bahwa sebenarnya ada problem dalam sistem pengembangan tanaman holtikultura. Maka Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas Pertanian agar memperhatikan persoalan tanaman holtikultura di Jatim. "Sehingga ada yang salah, maka Pemprov harus betul-betul memperhatikan persoalan tanaman holtikultura sehingga kita menjadi tuan rumah di Jatim ,baik untuk buah dan sayuran. Jangan sampai impor terus bertambah," pintanya.

Nugroho menegaskan, untuk menghilangkan ketergantungan impor, Pemprov Jatim harus memiliki program yang menjadi skala prioritas dalam pengembangan tanaman holtikultura. Jika memang dirasa tidak bisa membuat skala prioritas untuk peningkatan produksi, Pemprov Jatim bisa meminta ke pemerintah pusat untuk turut membantu komoditas tersebut.

Dalam upaya peningkatan produksi, Nugroho membeberkan ada dua hal yang harus dilakukan.  Pertama menyediakan SDM yang berkompeten dalam bidang pertanian. Kedua alat teknologi. Maka, ketika nanti bibit sudah ada, lahan tersedia, Pemprov Jatim tinggal menjalankan program tersebut.  "Di UPT ada lahan nganggur yang sebenarnya bisa dimanfaatkan," paparnya.

Nugroho mencontohkan tanaman yang bisa ditingkatkan produksinya adalah manggis karena di daerah lain susah mendapatkan manggis.  "Maka itu yang kita optimalkan. Di lahan provinsi taman hutan raya (Tahura) bisa ditanami manggis. Kemudian ada SDM, teknologi dan keseriusan,"pungkasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Hadi  Sulistyo menyambut baik usulan Komisi B DPRD Jatim tersebut. Ke depan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan fokus meningkatkan kualitas produksi untuk beberapa komoditas unggulan di tiap-tiap daerah. "Saat ini kami juga sudah melakukan sertifkasi hasil pertanian dan meregistrasi kebun di Jatim. Sehingga ketika sewaktu-waktu ada ekspor, mereka sudah siap," paparnya.

Kabid Hortikultura Dinas Perkebunan Jatim Irita Hayu Aryadi menambahkan, saat di Jatim sudah ada beberapa produk unggulan. Beberapa di antaranya pisang Mulyo, Mangga dan Nanas. "Untuk pisang dan mangga, kita nomor satu di Indonesia. Untuk nanas nomor dua,"pungkasnya. (pca/hjr)

 

#dprd jatim