Kadis Kominfo Jatim: Pentingnya Strategi Komunikasi Komprehensif untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

Jatim Newsroom – Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi penting untuk implementasi kebijakan. Sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah, tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif.

“Salah satu bentuk dukungan untuk tercapainya kebijakan yang baik dan efektif adalah dengan memberdayakan rekan-rekan pejabat fungsional pranata humas yang ada di setiap institusi pemerintahan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Kominfo Jatim), Hudiyono, dalam acara Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi Publik di Hotel Wyndham Surabaya, Selasa (7/6/2022). 

Hudiyono menerangkan, suksesnya diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah perlu didukung dengan penyiapan konten yang berkualitas dan data yang akurat sebagai narasi tunggal sekaligus materi agenda setting terkait kinerja program dan kegiatan guna mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik. 

“Penting bagi pemerintah untuk senantiasa berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membuka komunikasi yang baik serta menyusun strategi komunikasi yang komprehensif agar proses demokrasi dapat senantiasa berjalan dengan baik pula,” imbuh Hudiyono. 

Strategi komunikasi pemerintah yang dikembangkan, juga harus mampu melayani kebutuhan informasi publik, membentuk citra positif institusi, memberikan informasi terbaru mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah, apa manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana merespons umpan balik dari publik.

Hudiyono pun menggarisbawahi, kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional pranata humas tentunya harus mengacu pada acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 untuk pelaksanaan penilaian angka kredit berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

Hal itu diperlukan agar keberadaan pejabat fungsional dapat dipastikan memiliki kontribusi nyata terhadap kinerja lembaga, sekaligus menjalankan aktivitas sebagai jabatan fungsional mandiri. 

Peran pranata humas sebagai Government Public Relations (GPR) memiliki peran yang penting bagi pemerintahan. Untuk itu, pranata humas harus dapat memposisikan peran dan fungsi strategis GPR dalam organisasi agar mampu mengaktualisasikan diri pada tataran fungsi manajemen strategis, selaku ujung tombak dalam komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

“Ke depan, kami mengharapkan agar pranata humas dapat berkembang menjadi sebuah profesi yang tidak hanya menjadi sumber daya manusia dalam menjalankan informasi dan komunikasi publik, melainkan menjadi bagian penting pengembang dan pembentuk citra lembaga pemerintah/lembaga negara,” harap Kadis Kominfo Jatim. (idc/s)

#Kadis Kominfo Jatim #Strategi Komunikasi Publik #Pranata Humas