Infrastruktur Masih Menjadi Prioritas Lamongan di RAPBD 2023

Jatim Newsroom - Pembahasan RAPBD tahun 2023 Kabupaten Lamongan memasuki rapat Paripurna hari ke-3, dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif sebagai tanggapan Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap Padangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Menyampaikan jawaban atas beberapa pertanyaan DPRD Kabupaten Lamongan selaku badan legislatif, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengungkapkan, terdapat penurunan signifikan pada retribusi daerah sebagaimana evaluasi Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Amanat Nasional, penurunan tersebut, kata Pak Yes, sebagian besar berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, hal ini dikarenakan perubahan postur rekening pendapatan dari pelayanan kesehatan berubah menjadi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Adapun untuk penentuan proyeksi pendapatan transfer tahun anggaran 2023 yang lebih besar dari tahun sebelumnya, hal tersebut merupakan ketetapan definitif dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia serta tren realisasi dalam kurun waktu 3 tahun," jelasnya.

Di bidang pendidikan, Bupati menuturkan, Pemkab Lamongan telah mengalokasikan anggaran untuk sarana prasarana pendidikan secara merata dan berkeadilan, di mana hal ini telah menjadi komitmen Pemkab Lamongan dalam menginventarisir pendidikan di Lamongan serta pengoptimalisasian sarana prasarana pendidikan di era digital.

Sementara itu di bidang kesehatan,  Pemkab Lamongan terus berupaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Lamongan dengan rehabilitasi puskesmas di beberapa kecamatan, pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Brondong, serta penambahan sarana prasarana layanan kesehatan seperti C.T. Scan maupun penambahan jadwal poli spesialis.

Infrastruktur difokuskan pada penanganan banjir serta  secara konsisten terus memperhatikan penanganan jalan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Pemkab Lamongan juga telah melakukan berbagai langkah-langkah untuk mengatasi banjir, mulai dari pengerukan, normalisasi, maupun berkoordinasi dengan stakeholder untuk antisipasi penanganan dan kesiapsiagaan penanganan banjir. Selain itu, Pemkab Lamongan, dengan memperhatikan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan sesuai konstruksi dan kondisi geografis,” terang Bupati.

Di Bidang sosial, alokasi APBD dari dana hasil cukai dipergunakan sebagai bantuan langsung tunai 3.735 buruh di Lamongan. Di bidang perindustrian dan perdagangan sebagai antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok pasca kenaikan harga BBM, Pemkab Lamongan juga melakukan operasi pasar di 27 titik lokasi, dan pemberian bantuan langsung tunai kepada 1.170 pedagang kaki lima dan ojek.

"Kebijakan pembiayaan, Pemerintah Daerah selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk memberikan dampak perekonomian dan sosial kemasyarakatan terutama bagi UMKM. Pembiayaan melalui dana bergulir merupakan salah satu strategi yang diterapkan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Bupati Yes. (ghf/n)

#lamongan #apbd